Pembangunan Food Estate di Kalteng Bukan di Lahan Gambut

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 18 November 2020 16:00 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 18 320 2311773 pembangunan-food-estate-di-kalteng-bukan-di-lahan-gambut-6boPklXsRl.jpg Pemerintah Bangun Food Estate di Kalteng. (Foto: Okezone.com/Kementan)

JAKARTA - Pemerintah membangun lumbung pangan baru alias food estate di Kalimantan Tengah. Tujuannya, mewujudkan kemandirian pangan sehingga tidak tergantung dengan orang lain.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, dalam penyediaan lahan hutan yang akan digunakan, pihaknya melakukan kajian secara teliti. Sehingga, proyek pangan ini tidak membuat hutan yang ada di sekitarnya rusak.

Baca Juga: Bangun Food Estate di Kalteng, Menteri LHK: Ada Warning dari WHO

"Kami telah mempelajari data 1995, terjadi pembangunan sodetan dan kita pelajari pola kerusakan hutan dan gambut ini sebenarnya bisa dipulihkan dan ini yang kita lakukan pemulihan," ujarnya dalam acara Jakarta Food Security Summit Virtual, Rabu (18/11/2020).

Oleh karena itu, lanjut Siti, pihaknya tidak akan menggunakan lahan gambut pada proyek food estate ini. Selain itu, tanah seluas 165.000 hektare (ha) ini juga berada di luar kawasan hutan.

Baca Juga: Mentan: Kalimantan Selatan Akan Jadi Bagian Lumbung Pangan Nasional

"Dalam rencana food estate ini lahan 165 ribu hektar bukan gambut dan di luar kawasan hutan, termasuk 60.000 ha, itu kalau di luar kawasan hutan enggak masalah dan itu di luar gambut," jelasnya.

Namun menurutnya, jika masih membutuhkan lahan tambahan ada 60.000 hektar yang bisa digunakan. Asalkan tanah tersebut bukan lahan gambut dan berada di luar kawasan hutan, serta dalam kondisi tertentu yang bisa dikembangkan berdasarkan kebijakan yang sudah ada.

"Tapi kalau di dalam itu kondisi-kondisinya bisa dikembangkan berdasarkan kebijakan yang ada, jadi kebijakannya gambut bisa dipulihkan, yang mendasar jangan sentuh kubah gambut, kita sudah hitung semuanya," jelasnya.

Dalam pendataan yang dilakukan Kementerian LHK, agenda food estate ini dilakukan dengan konsep kewilayahan. Lahan seluas 60 ribu hektar ini harus dilihat dan didekati pengelolaan tata guna lahan.

"Ada mozaik, di mana kawasan lindungnya, termasuk ini persoalan belakangan soal hutan lindung yang bisa digunakan buat fs," jelasnya

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini