Jokowi: Seluruh Rupiah di APBN dan APBD untuk Kepentingan Rakyat
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memminta para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah melakukan reformasi anggaran. Menurutnya, ke depan anggaran negara harus difokuskan untuk dapat menggerakan ekonomi di Nasional maupun daerah.
Dia menegaskan bahwa semua Rupiah yang dialokasikan harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat.
“Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif dan tepat sasaran. Seluruh Rupiah yang ada di APBN maupun APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat,” katanya saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 di Istana Negara, Rabu, (25/11/2020).
Baca Juga: Jokowi ke Menteri Anggaran Terbesar, Lelang Proyek di Desember 2020
Jokowi menekankan bahwa dalam menghadapi ketidakpastian diperlukan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran.
“Dalam menghadapi banyak ketidakpastian sekarang ini, fleksibilitas dalam penggunaan anggaran juga sangat penting. Fleksibilitas dalam penggunaan anggaran sangat penting. Tugas utama kita adalah memecahkan masalah yang ada di bawah, memecahkan masalah rakyat, memecahkan masalah masyarakat dan membantu rakyat,” tuturnya.
Baca Juga: Ekonomi Masih Lesu, Jokowi: Anggaran Rp2.750 Triliun Segera Dibelanjakan
Namun meskipun begitu, Jokowi mengingatkan bahwa penggunaan anggaran harus tetap hati-hati dan akuntabel.
“Dan tentu saja sekali lagi kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas itu menjadi bagian integral dari pelaksanaan APBN maupun APBD,” pungkasnya.
Dirinya juga meminta kementerian, lembaga dan pemerintah daerah (pemda) yang anggarannya besar segera lakukan lelang di Desember 2020
"Seperti tadi saya sampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian dan yang lainnya yang memiliki anggaran besar. Daerah juga juga sama. Lakukan lelang sedini mungkin. Di bulan Desember ini,” katanya.
Dia mengatakan, kecepatan melakukan lelang diharapkan langsung dapat menggerakan ekonomi di kuartal I-2020.
“Ini agar bisa menggerakan ekonomi di kuartal I-2021. Artinya di januari sudah ada pergerakan karena lelang sudah dilakukan setelah DIPA ini nanti diserahkan,” ungkapnya.
(Feby Novalius)
