Skema Diubah, THR dan Gaji ke-13 PNS di Tangan Presiden

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 03 Desember 2020 19:40 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 03 320 2321209 skema-diubah-thr-dan-gaji-ke-13-pns-di-tangan-presiden-CIp9IwATBb.jpg Sistem Gaji PNS Diubah. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) bakal dirombak oleh pemerintah. Saat ini skema penggajian PNS sedang dibahas, di mana nantinya akan berbasis pada risiko pekerjaan.

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, meskipun bakal dirombak, namun PNS akan tetap mendapatkan gaji 13. Sebab kebijakan mengenai gaji 13 tidak diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai mekanisme perombakan gaji.

Baca Juga: Cuti Bersama Dipangkas 3 Hari, PNS Nekat Bolos Kena Sanksi

Menurut Dwi, keputusan mengenai gaji 13 diputuskan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini sama seperti keputusan untuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) pada PNS.

“THR dan Gaji 13 tidak diatur dalam RPP. Bukan berarti tidak bisa. Itu merupakan kebijakan bapak Presiden Joko Widodo melihat situasi kebutuhan yang ada pada saat itu,” ujarnya saat dihubungi Okezone, Kamis (3/12/2020).

Baca Juga: Perhatian! PNS Wajib Masuk Kerja di 28-30 Desember

Sementara itu, Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengamini hal tersebut. Lagipula lanjut Paryono, kebijakan mengenai skema gaji baru ini tidak permanen karena mengikuti kondisi keuangan negara.

“Ini kebijakan dari pemerintah dan terkait dengan kondisi keuangan negara jadi tidak permanen,” ucapnya.

Paryono menambahkan, untuk formula Tunjangan PNS nantinya akan meliputi Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Kemahalan. Rumusan Tunjangan Kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS.

Sebagai gambaran, sebelumnya PNS banyak mendapatkan tunjangan-tunjangan. Pertama adalah tunjangan kinerja alias Tukin, meskipun besarannya beda-beda tergantung kelas jabatan maupun instansi tempatnya bekerja, baik instansi pusat maupun daerah.

Kemudian yang kedua adalah tunjangan suami atau istri, lalu yang ketiga adalah tunjangan anak. Selanjutnya ada tunjangan makan dan jabatan. Lalu selain itu ada juga tunjangan perjalanan dinas.

“Sedangkan rumusan Tunjangan Kemahalan didasarkan pada Indeks Harga yang berlaku di daerah masing-masing,” ucapnya

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini