Untuk mengatasi hal ini, Bahlil menegaskan, arah kebijakan pemerintah ke depan, tidak boleh ada suatu negara yang mengontrol Indonesia dalam konteks investasi. Pemerintah juga akan memberikan kesamaan kepada negara lainnya.
"Nah ini yang sekarang tugas kita adalah bagaimana pada saat mereka investasi, kita harus ikat mereka dalam satu perjanjian yang clear and clean. Agar kemudian tidak menimbulkan hal-hal yang berorientasi pada kerugian," tandasnya
(Feby Novalius)