JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan program subsidi untuk tiga sektor transportasi terus dilakukan hingga 2021 mendatang. Program itu untuk menggenjot daya beli masyarakat di daerah-daerah pelosok.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut, program subsidi bagi transportasi udara, darat, dan laut tersebut bagian dari masifikasi pengemabnagn sarana ke daerah-daerah terluar, tertinggal, dan perbatasan. Di mana, daya beli warga setempat dinilai masih minim.
"Persoalannya adalah daya beli saudara-saudara kita di tempat 3T itu belum terlalu kuat," ujar Budi dalam Webinar, Jakarta, Selasa (29/12/2020).
Untuk subsidi di sektor angkutan darat. Kementerian Perhubungan melakukan kerja sama dengan sejumlah pebisnis transportasi di sektor darat. Di mana, Kemenhub memberikan buy the service (BTS) atau sistem pembelian pelayanan oleh pemerintah kepada pihak operator angkutan umum.
Selain itu ada subsidi di sektor udara, di mana, pemerintah memberikan stimulus bagi industri penerbangan melalui biaya kalibrasi navigasi dan penghapusan biaya passenger service charge (PSC) atau airport tax dalam komponen tiket pesawat.
Sementara subsidi di sektor udara, pemerintah menyuntik dana senilai Rp175 miliar untuk tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U). Sementara untuk biaya kalibrasi telah dianggarkan Rp40 miliar lebih bagi AirNav serta PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II.
"Ada juga ada subsidi untuk angkutan udara, dan jangan lupa kami juga mengadakan subsidi untuk angkutan darat. Jadi kami bekerja sama dengan pengusaha pengusaha angkutan darat, kami berikan buy the service (BTS)," kata dia.