Buruh Klaim Tak Dilibatkan dalam Pembahasan UMP 2021

Michelle Natalia, Jurnalis · Kamis 14 Januari 2021 15:23 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 14 320 2344423 buruh-klaim-tak-dilibatkan-dalam-pembahasan-ump-2021-iePTf7aOnu.jpg Rupiah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memprotes surat edaran resmi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) soal tidak naiknya upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2021.

"Kami sama sekali tidak bisa bersimpati dengan Menaker soal UMP maupun UMK itu. Semua keputusan baik SE, dan bahkan rencana RPP Pengupahan untuk UU Cipta Kerja tidak melibatkan unsur buruh baik dalam Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional," ucap Presiden KSPI Said Iqbal dalam IDX Channel Market Review Live di Jakarta, Kamis (14/1/2021).

Baca Juga: Buruh Acungi Jempol Gubernur yang Naikkan UMP 2021 

Said menyebutkan bahwa dalam Dewan Pengupahan Nasional, KSPI memiliki 1 wakil. Begitu pula dengan wakil dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

"Bayangkan, tiga dari lima wakil buruh tidak pernah terlibat dalam pembahasan Dewan. Maka dari itu tidak fair ketika dinyatakan 'clean' bahwa buruh sudah dilibatkan, contoh paling gampang soal UMP dan UMK 2021 itu," ungkapnya.

Dia menyebutkan, KSPI tidak mengapresiasi cara kerja Menaker karena mengabaikan hak buruh dan mementingkan kepentingan pengusaha. Hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari para gubernur yang tetap menaikkan UMP 2021.

"Hentikan retorika Menaker yang juga merugikan pak Jokowi soal perburuhan, karena Menaker ini seperti corong pengusaha. Kita berharap ke depannya bangunlah komunikasi melalui tripartit dan dewan pengupahan nasional," tandasnya.

Said juga menyebutkan, pihaknya paham bahwa kondisi pandemi Covid-19 ini menyulitkan bagi semua pihak, tak terkecuali para pengusaha dan buruh. "Kami hanya ingin komunikasi yang jujur," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini