JAKARTA - Kebangkitan UMKM dan koperasi merupakan kunci pemulihan ekonomi, khususnya kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja atas tantangan potensi meningkatnya angka jumlah pengangguran.
"Sepanjang 2020, pemerintah melakukan intervensi kebijakan baik dari sisi hulu (supply) dan hilir (demand), dalam rangka percepatan pemulihan UMKM dan koperasi dari dampak pandemi," kata Teten di Jakarta, Minggu (17/1/2021).
Baca juga: Seluruh Sektor UMKM Terguncang akibat Covid-19
Di sisi hulu/supply, dalam kerangka PEN, stimulus diberikan berupa subsidi bunga KUR, KUR Super Mikro dan Non KUR; insentif pajak, tambahan modal kerja kepada koperasi melalui LPDB dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) berupa hibah modal kerja sebesar 2,4 juta rupiah kepada pelaku usaha mikro agar usahanya bertahan di masa pandemi.
"Hingga saat ini, Banpres telah disalurkan 100% kepada 12 juta pelaku usaha mikro dengan jumlah bantuan sebesar Rp 28,8 triliun," imbuh Teten.
Baca juga: Berbagai Cara Pulihkan UMKM dari Covid-19, Simak di Sini
Untuk menghubungkan sisi hulu dan hilir, lanjut MenKopUKM, pemerintah memberikan pendampingan dan pelatihan UMKM serta perbaikan proses bisnis UMKM untuk terhubung dengan rantai pasok dan transformasi ke formal melalui pusat bantuan konsultasi hukum gratis, gerakan belanja di warung tetangga, korporatisasi petani, nelayan, petambak, dan sebagainya.
Di sisi hilir/demand, pemerintah membuka akses pasar produk KUMKM. Diantaranya, belanja pemerintah untuk produk UMKM melalui Laman UMKM dan Bela Pengadaan dengan potensi mencapai Rp321 triliun.
Ada juga Pasar Digital (PaDi), yang merupakan hasil kerjasama KemenKopUKM dengan Kementerian BUMN untuk menyerap produk UMKM melalui belanja barang dan jasa BUMN dengan nilai di bawah Rp14 miliar.
"Begitu juga fasilitasi produksi dan sertifikasi izin edar 27 juta masker terstandadisasi WHO buatan UMKM," tukas MenKopUKM.
