JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengakui sejumlah BUMN membutuhkan anggaran untuk merealisasikan aksi korporasi sepanjang 2021.
Dalam memperoleh dana segar tersebut, ada sejumlah skema pendanaan yang nantinya ditempuh manajemen perseroan.
Erick menyebut, skema itu bisa melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue) di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan metode lain yang memungkinkan manajemen memperoleh anggaran segar.
"Kita juga masih cari pendanaan BUMN, apakah melalui PMN, right issue, ataupun apa, ini yang terus kita (siapkan) di 2021, corporate action harus kita lakukan, salah satunya kita memperkuat merger bank-bank syariah," ujar Erick dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR, dikutip Kamis (21/1/2021).
Baca Juga:Â Erick Thohir Hapus Pelan-Pelan Persepsi BUMN Kuasai Banyak ProyekÂ
Meski begitu, kebutuhan anggaran baru tersebut akan menambah daftar utang sejumlah BUMN. Mantan Bos Inter Milan itu bahkan mengakui setidaknya ada sejumlah perseroan yang tengah terlilit utang. Misalnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, BUMN Karya, serta Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
BUMN karya yang dimaksud adalah PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), dan PT PP Tbk (PTPP). Saat ini utang BUMN karya tengah direstrukturisasi.
Utang BUMN di sektor konstruksi itu disebabkan adanya kebutuhan dana untuk menggenjot proyek-proyek strategis yang tengah digodok saat ini. "Sekarang ini suka tidak suka pembangunannya butuh dana sangat besar, tetapi karena masih Covid-19 penurunannya sangat signifikan," katanya.
Baca Juga: 50 Tahun Berkarya, Indomie Konsisten Hidupkan Inspirasi Indomie untuk Negeri
Follow Berita Okezone di Google News
