Indonesia Dapat Utang Rp7 Triliun dari Bank Dunia, untuk Apa?
JAKARTA - Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia pada hari ini menyetujui pinjaman senilai USD500 juta atau setara Rp7 triliun (kurs Rp14.000 per USD) untuk memperkuat ketahanan keuangan dan fiskal Indonesia.
Pinjaman ini akan membantu negara untuk membangun dan memperkuat respon dalam hal keuangan akibat bencana alam, risiko iklim, dan guncangan terkait kesehatan. Berbagai guncangan maupun bencana terus mengancam kemajuan pembangunan Indonesia.
Dari tahun 2014 hingga 2018 pemerintah pusat menghabiskan antara USD90-500 juta setiap tahun untuk tanggap bencana dan upaya pemulihan, sementara itu selama periode yang sama pemerintah daerah menghabiskan sekitar USD250 juta.
Baca Juga: Utang 3 BUMN Terbesar Versi Erick Thohir, PTPN Tembus Rp48 Triliun
Biaya yang harus dikeluarkan untuk bencana diperkirakan akan terus meningkat akibat perubahan iklim dan pertumbuhan kawasan perkotaan, sehingga menambah beban belanja pemerintah.
Kebutuhan saat ini sangat besar, seiring berbagai dampak keuangan, fiskal, dan sosial yang dialami Indonesia akibat pandemi COVID-19.
“Kesiapan keuangan terhadap bencana, guncangan iklim, dan krisis kesehatan seperti COVID-19 menjadi semakin penting bagi Indonesia. Dukungan ini akan membantu pemerintah menjalankan respon secara lebih tepat sasaran dan tepat waktu, mengurangi dampak bencana dan membantu menjaga kemajuan pembangunan yang telah dicapai oleh Indonesia,” ucap Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, Jakarta, Jumat (22/1/2021).
Merencanakan tanggapan keuangan yang efektif pasca guncangan akibat bencana dan iklim akan membantu melindungi anggaran, dan pada akhirnya melindungi penduduk.
Dengan mengurangi dampak bencana, perencanaan ini dapat membantu melindungi masyarakat yang miskin maupun rentan, yang kerap harus menanggung akibat terberat dari bencana karena sebagian besar dari mereka tinggal di wilayah berisiko dan tidak memiliki cukup akses kepada berbagai layanan dasar maupun sumber daya keuangan untuk mengatasi dampaknya.
Proyek baru ini akan mendukung Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana yang diterapkan oleh pemerintah, dengan memperkuat ketahanan fiskal dan keuangan Indonesia melalui suatu dana Pooling Fund Bencana (PFB).
Pooling Fund ini akan menjadi mekanisme utama penyaluran dana pasca-bencana dari berbagai sumber. PFB akan memanfaatkan pasar asuransi di dalam negeri maupun di tingkat internasional dalam menyiapkan kapasitas keuangan untuk menjadi penyangganya.
Proyek ini juga akan membantu memastikan agar aliran dana kepada lembaga pemerintahan terkait dijalankan secara efektif dan transparan, termasuk melakukan penelusuran anggaran untuk berbagai belanja terkait bencana, penyaluran bantuan sosial yang lebih cepat kepada korban bencana, serta perencanaan yang lebih baik dalam hal kesiapan menghadapi guncangan di bidang kesehatan.
“Ketersediaan dan aliran dana yang lebih baik akan menguntungkan penduduk Indonesia dengan mendapatkan manfaat dari respon secara lebih cepat dan lebih tepat sasaran saat terjadi bencana dan guncangan kesehatan. Ini akan menguntungkan terutama bagi masyarakat yang paling miskin dan rentan, yaitu mereka yang paling terdampak akibat tanggap bencana yang tertunda, dan kerap kehilangan sumber mata pencaharian dan pendapatannya, sehingga memerangkap mereka dalam kemiskinan,” kata Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen.
Proyek ini didukung hibah senilai USD14 juta dari Global Risk Financing Facility (GRiF) untuk membantu meningkatkan kapasitas teknis, sistem manajemen lingkungan dan sosial, mendatangkan teknologi baru dalam pengelolaan Pooling Fund, dan berinvestasi pada evaluasi dan pembelajaran, termasuk dalam hal memberikan layanan kepada berbagai kelompok masyarakat yang paling rentan.
Didukung oleh Dana Perwalian Multi-Donor dengan nilai lebih dari USD200 juta dari Jerman dan Inggris, GRiF memberikan dana hibah dan tenaga ahli di bidang teknis untuk membantu negara-negara berkembang melindungi kemajuan yang telah dicapai dan pulih lebih cepat dari dampak keuangan akibat guncangan iklim, bencana, dan krisis.
(Dani Jumadil Akhir)
