Share

BPKP Awasi 108 BUMN, Erick Thohir: Pencegahan Penyimpangan

Suparjo Ramalan, iNews · Selasa 26 Januari 2021 20:28 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 26 320 2351288 bpkp-awasi-108-bumn-erick-thohir-pencegahan-penyimpangan-qhr8rxovYG.jpg Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Okezone.com/BUMN)

JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pengawasan kepada 108 perseroan dan anak perusahaan negara sepanjang 2020. Proses audit itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyelewengan di internal BUMN.

Menanggapi hal itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi langkah BPKP yang berhasil mengawal akuntabilitas dan transparansi keuangan baik di kementerian dan lembaga (K/L) serta badan usaha.

Dia juga meminta agar insan BUMN memandang BPKP sebagai mitra, dimana, BPKP perlu dipandang sebagai pendamping untuk meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian BUMN, BUMN serta dengan anak perusahaannya. Tak segan-segan dia meminta agar BPKP terus mengontrol keuangan BUMN untuk mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Baca Juga: Waspadai Korupsi di BUMN, Erick Thohir Gandeng BPKP

Mantan Bos Inter Milan itu menyebut, BPKP dan Kementerian BUMN memiliki niat yang sama yakni mewujudkan Good Corporate Governance (GCG).

“Saya minta dukungan BPKP untuk sama-sama menjaga, dan saya harap pimpinan BUMN tidak segan bekerjasama dengan BPKP," ujarnya Selasa (26/1/2021).

Dalam kesempatan itu, Erick kembali mengingatkan bahwa manajemen perseroan plat merah harus fokus pada bidang masing-masing. Manajemen juga perlu menggandeng sejumlah pihak misalnya perguruan tinggi yang memiliki Riset and Development (R&D) yang baik.

Baca Juga: Utang Tiga BUMN Bengkak, Pengamat Nilai Wajar demi Pembangunan

BUMN juga lebih fokus pada bisnis, tidak hanya mengandalkan proyek pemerintah, namun mampu merealisasikan manajemen talenta agar BUMN diarahkan dengan AKHLAK yang baik.

“Pengalaman pribadi saya, ketika memimpin Asian Games sejak awal saya libatkan BPKP, hasilnya program sukses dan administrasi baik. Hal ini saya harapkan dapat dicontoh oleh pimpinan BUMN, menggunakan sistem yang sama-sama kita sepakati, tentunya dengan didasari dengan niat yang baik," katanya.

Baca Juga: KKP Selamatkan Kerugian Negara Sebesar Rp30 Miliar dari Tindak Penyelundupan BBL

Senada, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut, BPKP berkomitmen mengawal akuntabilitas di lingkungan Kementerian BUMN, BUMN, dan anak perusahaannya. Ateh mencatat, BPKP telah melaksanakan 208 kegiatan pengawasan terhadap 108 BUMN dan anak perusahaan, termasuk berkolaborasi dengan SPI dalam mengawal bantuan sosial (bansos) tunai, dan melaksanakan assessment Good Corporate Governence (GCG) pada 22 BUMN, dan 28 anak perusahaan.

BPKP dan Kementerian BUMN telah melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Penandatanganan MoU ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas serta mencegah praktik korupsi di lingkungan perseroan plat merah. Upaya itu menjadi bagian komitmen Kementerian BUMN dan BPKP untuk meningkatkan kontribusi sektor korporasi bagi pembangunan.

“Diharapkan nantinya ada penilaian akuntabilitas BUMN secara periodik, utamanya untuk memastikan perbaikan tata kelola, serta untuk pencegahan penyimpangan atau fraud di tubuh BUMN,” kata Ateh.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini