Kapok, Bos BKPM Jadikan Masalah Freeport Pelajaran Berharga

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Rabu 03 Februari 2021 21:34 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 03 320 2356071 kapok-bos-bkpm-jadikan-masalah-freeport-pelajaran-berharga-qFk6cwauuw.jpg Bahlil Lahadalia (Setkab)

JAKARTA - Pemerintah akan melibatkan pengusaha dalam negeri dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di dalam rantai pasok industri baterai kendaraan listrik. Meski begitu, belum dipastikan porsi bisnis yang diambil pengusaha lokal dalam mega proyek tersebut.

Pemerintah cukup hati-hati melibatkan sejumlah perusahaan global di dalam industri Tanah Air. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, persoalan Freeport menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia.

 Baca juga: Target Investasi Rp900 Triliun di 2021, Menko Luhut: Itu Tidak Sulit

Dalam pengembangan industri baterai kendaraan mobil listrik yang nantinya dikelolah oleh Holding Indonesia Battery Corporation (IBC), pemerintah memastikan pengaturan saham dapat dilakukan secara baik.

"Masalah Freeport sudah cukup menjadikan kita sebagai pelajaran yang berharga. Sekarang sahamnya diatur baik, harus melibatkan pengusaha nasional, dan UMKM di seluruh rantai pasoknya," ujarnya Rabu (3/2/2021).

Baca juga: Jokowi Ingin Target Nilai Investasi Capai Rp4.983,2 Triliun di 2024

Pemerintah mencatat ada tujuh perusahaan global yang tertarik berinvestasi di industri baterai kendaraan. Dua diantaranya adalah Tesla Inc dan BASF. Tesla, produsen mobil listrik asal Amerika Serikat (AS) itu, dikabarkan akan mengajukan proposal rencana investasi kepada pemerintah pada Kamis (3/2/2021) esok hari. Sebelumnya, Tesla sudah menandatangani Non Disclosure Agreement (NDA).

Untuk posisi pengusaha lokal, pemerintah memang memberikan tempat terbaik bagi UMKM. BKPM mencatat, pada 2021 UMKM dengan nilai pendapatan di bawah Rp500 juta akan masuk atau terdaftar sebagai investor nasional. Daftar UMKM akan dituangkan dalam dokumen BKPM.

Bahlil menyebut, selama ini daftar investor yang di BKPM hanya berlaku bagi Penanaman Modal Asing (PMN) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan nilai di atas Rp500 juta, maka atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada tahun depan pelaku UMKM akan mengisi daftar investor di Indonesia.

"Jadi ini penting mulai 2021 ke depan UMKM akan dimasukan sebagai sektor investasi yang akan dicatat dalam tugas BKPM. Kemarin kita cuman PMA sama PMDN, tapi pada skala Rp500 juta ke atas. Sekarang pada 2021, Rp500 juta ke bawah pun kita hitung," ujar Bahlil.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini