Sertifikat Tanah Elektronik, Ini Risikonya
JAKARTA - Sertifikat tanah elektronik dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dinilai memiliki beberapa risiko. Karena BPN akan menarik sertifikat tanah asli untuk diganti versi digital.
"Sebenarnya sertifikat asli tetap harus dipegang pemilik. Selama ini yang asli dipegang pemilik saja banyak yang palsu apalagi tidak dipegang," ujar Pengamat IT Heru Sutadi menilai inovasi, saat dihubungi MNC Portal Indonesia, di Jakarta, Rabu (3/2/2021).
Baca Juga: Dikuasai Kelompok Tertentu, Sofyan Djalil: Kepemilikan Tanah di Indonesia Tak Adil
Karena itu, dia juga mengingatkan agar BPN harus mau mengembangkan teknologi blockchain. Jadi sertifikat didukung data elektronik dan tidak bisa diubah sembarangan.
"Sekarang ini banyak masalah karena antara data di BPN dan di lapangan berbeda. Juga banyak tanah yang tidak ada sertifikatnya. Justru ini yang harus diperbaiki," jelasnya.
