Komisi VI Bahas Rencana Holding BUMN untuk Usaha Ultra Mikro
JAKARTA - Holding BUMN untuk pemberdayaan usaha ultra mikro (UMi) serta mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai membawa banyak manfaat bagi masyarakat serta setiap perusahaan yang terlibat.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI dengan Pegadaian dan PNM, DPR berharap akselerasi pembentukan holding ultra mikro, guna perbaikan ekosistem usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang lebih cepat pada masa pemulihan ekonomi 2021.
Ada tiga BUMN yang disebut akan terlibat dalam pembentukan holding ultra mikro, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Pegadaian (Persero).
Pembentukan holding dengan melibatkan tiga BUMN ini diyakini membuat efisiensi dan memperbaiki ekosistem pembiayaan dalam hal pemberdayaan ultra mikro (UMi) dan UMKM.
Anggota Komisi VI Amin Ak menyampaikan upaya menumbuh kembangkan UMKM perlu dilakukan secara terus menerus, mengingat kontribusinya terhadap perekonomian negara begitu besar.
Baca Juga: Bos Holding BUMN Asuransi Pede Jadi Nomor 1 di Indonesia
Terlebih, UMKM memberikan sumbangsih terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sekitar 60% dan menyerap tenaga kerja sekitar 97%. Salah satu upaya pengembangan UMKM yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk holding.
Amin berharap rencana pembentukan Holding BUMN sektor UMKM dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing masing-masing perusahaan BUMN anggota holding.
Baca Juga: Holding BUMN Asuransi Dapat Tugas Berat dari Erick Thohir
Oleh karena itu, pemerintah pun harus menyiapkannya secara cepat dan matang dengan menyusun peta jalan holding BUMN secara jelas.
“Harapannya pelaksanaan holding BUMN sektor UMKM lebih terarah, sehingga upaya pengembangan UMKM dapat terlaksana dengan baik” tutur Amin, Senin (8/2/2021).
Sementara itu, Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto menjawab seputar rencana pembentukan holding BUMN untuk UMi. Kuswiyoto menyebut salah satu manfaat integrasi ini adalah terciptanya efisiensi bagi Pegadaian.
“Beberapa hal yang kita lakukan dengan sinergi, PKS, MoU, tidak bisa membuat ikatan yang sangat kuat. Contohnya, bagaimana Pegadaian yang mau mengembangkan 2.000 outlet berapa biayanya? Kalau dengan BRI kami bisa hemat per outlet Rp200 juta, kalau 2.000 outlet berarti (hemat) Rp400 miliar per tahun. Belum nanti kami punya penaksir-penaksir yang ditempatkan di kantor BRI, maka pelayanan kami terhadap masyarakat di remote area khususnya akan tambah banyak,” ujar Kuswiyoto.
Dia menyebut, saat ini mayoritas kantor atau unit kerja Pegadaian hanya terdapat di kota-kota besar dan kecamatan yang sudah lama berkembang. Kondisi ini membuat Pegadaian kesulitan menjangkau nasabah di daerah pelosok.
Melalui integrasi UMi dan UMKM, jangkauan kerja Pegadaian dipastikan meluas. Hal ini disebutnya akan membantu upaya pemerintah memberantas keberadaan rentenir di daerah. Penetrasi ini bisa dilakukan secara hemat, karena Pegadaian hanya perlu menempatkan satu orang pekerjanya di kantor-kantor BRI di pelosok.
Senada dengannya, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Arief Mulyadi menyebut integrasi BUMN untuk UMi dan UMKM dapat meningkatkan nilai tambah bagi nasabah ketiga perusahaan yang akan terlibat.
Dia menyebut ada banyak nilai tambah dan potensi yang terbuka dengan masuknya PNM dalam ekosistem pengembangan UMi dan UMKM bersama Pegadaian dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
“Sebetulnya bukan biaya bunga yang tinggi di kami, tapi biaya servis. Kami setiap minggu bertemu (nasabah), mereka kami manjakan tak perlu ke cabang untuk bayar angsuran, tidak kena biaya transaksi, sehingga bunga kami muncul angka segitu (sekitar 25 persen per tahun). Untuk itu, sejalan peningkatan plafon mereka, kami sudah bisa menurunkan 6 persen jadi 19 persen (bunga) untuk debitur di atas Rp5 juta. Harapannya setelah bersama dalam ekosistem UMi ini harus ada penurunan signifikan,” ujar Arief.
(Feby Novalius)
