JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menilai kebijakan perpanjangan pembatasan PPKM mikro dinilai kurang efektif karena pemerintah masih lemah dalam hal penegakan.
"Permasalahan yang terjadi selama ini sebenarnya adalah perihal penegakan atas penerapan dan pemberlakuan Protokol Kesehatan yang sangat lemah. Jadi sebenarnya yang diperlukan adalah penegakan-penegakan bukan tambahan pembatasan-pembatasan," kata Alphonz kepada Okezone, Selasa (9/2/2021).
Baca Juga: Dana Desa Bakal Dipakai untuk PPKM Mikro, Ini Alasannya
Menurut dia, pembatasan itu menjadi tidak efektif jika pemerintah tak melakukan penegakan protokol kesehatan secara ketat.
"Pembatasan akan menjadi tidak efektif jika tidak disertai dengan penegakan atas protokol kesehatan sebagaimana yang terjadi selama ini dimana jumlah kasus positif meningkat terus bahkan beberapa kali memecahkan rekor jumlah tertinggi terus menerus," ujarnya.
Dia berharap dengan diberlakukannya PPKM berbasis mikro sekarang ini maka dapat memperbaiki kesalahan yang terjadi beberapa waktu lalu.
"Dengan diberlakukannya PPKM berbasis mikro maka diharapkan kelemahan selama ini yaitu perihal penegakan dapat segera teratasi.
