PPATK Beberkan 6 Urgensi Pembahasan RUU Perampasan Aset

Fadel Prayoga, Jurnalis · Rabu 24 Februari 2021 15:00 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 24 320 2367559 ppatk-beberkan-6-urgensi-pembahasan-ruu-perampasan-aset-UdAN6qkohz.jpg Urgensi RUU Perampasan Aset (Foto: Ilustrasi Shutterstock)

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan enam urgensi pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR. Hal ini karena kejahatan yang terjadi di wilayah Indonesia sudah amat mengkhawatirkan.

"Pertama, tingkat pemberantasan tindak pidana ekonomi, termasuk korupsi, narkoba, perpajakan, keuangan, tingkat keberhasilannya relatif masih rendah. Salah satu penyebabnya faktor penjera dan deterrent masih sangat tidak memadai. Dalam hal ini perampasan seluruh asset hasil tindak kejahatan ekonomi merupakan faktor penjera/deterrent faktor yang harus dilakukan," kata Kepala PPATK Dian Ediana Rae dalam keterangan tertulis, Rabu (24/2/2021).

Baca Juga: RUU PTUK Diharapkan segera Rampung, Ini Urgensinya

Kedua adalah Kejahatan ekonomi ini merupakan kejahatan canggih dengan segala bentuk rekayasa keuangan dan rekayasa hukum sehingga mempersulit proses hukum di pengadilan maupun proses penyitaan konvensional.

"Ketiga, recovery asset kerugian negara atau kerugian sosial-ekonomi dari kejahatan-kejahatan ekonomi masih sangat rendah, sehingga belum cukup membantu keuangan negara dalam upaya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Baca Juga: PPATK Temukan Transaksi Miliaran dari Rekening Terduga Bandar Narkoba

Selanjutnya, penindakan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang seharusnya menyertai tindak pidana ekonomi, dapat dilakukan secara progresif berdasarkan UU No.8 Tahun 2010 masih terbatas realisasinya. Antara lain juga karena kurang progresifnya peraturan perundang-undangan terkait penyitaan asset yang diduga dari hasil tindak pidana.

Kelima, RUU Perampasan Aset ini termasuk juga menangani persoalan aset hasil tindak pidana karena tersangka/terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya, atau terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

"Terakhir, salah satu ketentuan penting RUU Perampasan Aset ini bahwa perampasan aset tidak digantungkan kepada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana," kata dia.

Dia mengaku pihaknya menyerahkan tindak lanjut dari RUU ini kepada pihak Pemerintah dan DPR. "Harapan PPATK tentu RUU ini dapat segera dibahas dan disahkan menjadi UU," ujar dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini