Antara Pelaporan Akuntansi dan Kecurangan Bisnis

Tim Okezone, Jurnalis · Kamis 25 Februari 2021 08:44 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 25 278 2367957 antara-pelaporan-akuntansi-dan-kecurangan-bisnis-xeowIq9Hbs.jpg Pelaporan Akuntansi dan Kecurangan Bisnis. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Pembicaraan hangat yang terjadi akhir-akhir ini adalah tentang unrealized loss dana investasi sebuah perusahaan BUMN (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) dan dikaitkannya unrealized loss tersebut dengan kecurangan bisnis yang berakibat pada kerugian negara.

Bagi mereka yang bergerak di pasar modal, unrealized loss (kerugian yang belum direalisir) merupakan hal yang biasa oleh karena memang itulah model bisnis mereka. Jika pengkaitan unrealized loss dengan tindak pidana itu betul-betul terjadi maka yang paling merasa dirugikan adalah direksi dan dewan komisaris perusahaan yang bersangkutan.

Di samping itu, jagad perdagangan surat-surat berharga di pasar modal akan mengalami kekacauan. Pasar akan menjadi sepi, sebab orang yang niatnya memang berbisnis dalam bidang perdagangan surat-surat berharga tidak lagi tertarik untuk terjun ke dalamnya. Orang berbisnis selalu mengalami risiko bisnis, tetapi kalau sedikit-sedikit risiko berbisnis itu ditarik menjadi risiko hukum, maka hal tersebut akan menakutkan bagi semua pelaku pasar.

Baca Juga: Saham Teknologi Cetak Kenaikan Tertinggi di BEI

Pernyataan ini bukan berarti bahwa dalam perdagangan saham tidak ada unsurunsur kejahatan yang salah satunya mungkin mengarah ke kerugian negara atau korupsi.

Artikel ini akan membahas sedikit tentang unrealized loss, tanggung jawab manajemen dan kaitannya kecurangan bisnis.

Unrealized Loss

Istilah unrealized loss (kerugian yang belum direalisir) atau unrealized gain (keuntungan yang belum direalisir) pada umumnya digunakan pada saat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi, tepatnya, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 55 tentang “Instrumen Keuangan – Pengakuan dan Pengukuran”.

Instrumen keuangan terdiri dari asset keuangan dan liabilitas keuangan. Akun investasi termasuk sebagai asset keuangan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK dimaksudkan untuk pengambilan keputusan para investor dan kreditor pada saat melakukan investasi dan pemberian kredit. Keputusan investasi dan kredit pada umumnya dilakukan melalui pasar uang dan pasar modal.

Baca Juga: IHSG Ditutup Menguat tapi Dinilai Lesu, Kenapa?

Akun investasi dalam laporan keuangan, termasuk di dalamnya investasi dalam saham, reksadana atau instrumen utang lainnya, pada umumnya digolongkan menjadi tiga golongan yaitu, surat-surat berharga untuk diperdagangkan (trading securities), surat-surat berharga tersedia dijual (available for sale) dan surat-surat berharga yang ditahan sampai dengan jatuh tempo (held to maturity). Penggolongan ke dalam tiga jenis tersebut didasarkan atas intensi management dan kemampuan manajemen untuk mempertahankan asset yang bersangkutan sesuai dengan intensinya.

Istilah “unrealized loss” berasal dari penanaman (investasi) dalam asset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual. Tiap-tiap periode laporan keuangan (tahunan) surat-surat berharga yang digolongkan sebagai tersedia dijual harus dinilai kembali sesuai dengan nilai wajar pada saat pelaporan. Penilaian kembali ini mengakibatkan timbulnya laba/rugi yang belum direalisir (unrealized gain/loss).

Standar akuntansi yang berlaku mengatakan bahwa laba (rugi) yang belum direalisasi tersebut di atas tidak boleh dibebankan dalam laba (rugi) tahun berjalan, tetapi harus dicatat sebagai penghasilan (beban) komprehensif lain yang pada akhirnya ditutup ke bagian ekuitas (bagian modal). Unrealized loss ini belum boleh dibebankan ke dalam laba/rugi tahun berjalan.

Kalau nanti, surat-surat berharga yang tersedia dijual itu nyata-nyata dijual dan memperoleh keuntungan maka keuntungan ini setelah dikurangi dengan kerugian yang belum direalisir sebelumnya, baru dibalikkan dari ekuitas ke laba rugi tahun berjalan. Pada saat inilah laba (rugi) dari kegiatan investasi diakui sebagai laba (rugi) yang telah direalisir (realized gain/loss) dan dicatat dalam laba (rugi) tahun berjalan.

Penilaian kinerja perusahaan untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit didasarkan atas laba (rugi) tahun berjalan. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi mengharuskan bahwa keuntungan (kerugian) yang belum direalisir dari surat-surat berharga yang tersedia dijual tidak boleh diperhitungkan dalam laba (pagi) tahun berjalan. Pengamat pasar modal sering menyebutkan unrealized loss tersebut dengan potensi kerugian yang belum terjadi.

Potensi kerugian ini akan dikoreksi oleh perkembangan harga di pasar modal pada periode-periode selanjutnya. Sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan apabila bisnis berjalan normal, kerugian yang belum direalisasi dalam pelaporan keuangan serta pembebanannya ke laba rugi tahun berjalan merupakan kejadian yang biasa dalam kegiatan investasi. Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi merupakan risiko bisnis dalam berinvestasi.

Business Judgement Rule

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan adanya tiga organ perseroan yang bertanggung jawab terhadap tata kelola perusahaan. Ke tiga organ tersebut adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dan direksi. Hubungan ke tiga organ tersebut merupakan hubungan fidusia dengan RUPS sebagai pemberi fidusia (amanah) dan dewan komisaris serta direksi bertindak sebagai penerima fidusia.

Kewajiban fidusia berhubungan dengan kewenangan bagi dewan komisaris dan direksi untuk mengambil keputusan, baik yang bersifat rutin maupun strategis dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan untuk memonitor fungsi-fungsi manajeman, sistem pengendalian internal, pelaporan keuangan dan kegiatan audit. Pemegang saham, sebagai pemegang kuasa keamanahan dari perusahaan, menunjuk dewan komisaris dan direksi, terutama, berdasarkan kepercayaan. Sebagai timbal balik dari kepercayaan yang diberikan tersebut direksi atau komisaris mempunyai kewajiban (duty) untuk melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya.

Kewajiban fidusia yang harus dilaksanakan dewan komisaris dan direksi adalah (Zabihollah, Rizaee, 2009, Corporate Governance and Ethics, United States of America; John Willey & Sons; 94-95):

1. Duty of care

2. Duty of loyalty

3. Duty of good faith

4. Duty to promote success

5. Duty to exercise diligence, independent judgement and skill

6. Duty to avoid conflict of interest

Apabila dewan komisaris dan direksi (dan tentu seluruh jajaran manajemen dan karyawan di bawah arahan direksi) telah melaksanakan amanah sesuai dengan doktrin kewajiban fidusia tersebut di atas, maka tindakannya, akan diproteksi oleh doktrin hukum yang disebut dengan “Business Judgement Rule”.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Dr. Soemarso Slamet Rahardjo

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini