Share

Buka Keran Impor Beras, Pemerintah Perlu Waspadai Mafia Pangan

Aditya Pratama, Jurnalis · Minggu 07 Maret 2021 14:01 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 07 320 2373681 buka-keran-impor-beras-pemerintah-perlu-waspadai-mafia-pangan-cuIKKgOOdX.jpg Beras (Okezone)

JAKARTA - Pemerintah telah memastikan akan melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan saat puasa dan Lebaran terjaga dan agar tidak terjadi lonjakan harga.

Pemerintah mengalokasikan impor beras sebesar 1 juta ton kepada Bulog. Alokasi tersebut terbagi menjadi dua, dengan masing-masing 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton digunakan sesuai kebutuhan Bulog.

 Baca juga: Impor Beras di Tengah Musim Panen, Gimana Pak Mendag?

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Nasional Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin mengatakan, pemerintah harus mewaspadai mafia pangan terkait kebijakan impor tersebut. Dirinya curiga jika kebijakan perberasan Tanah Air telah dikontrol oleh mafia pangan.

"Saya curiga kebijakan perberasan kita telah dikontrol oleh mafia pangan. Sebab seluruh energi dan kerja keras pemerintah menggenjot produksi bahkan inovasi pertanian lainnya seolah hilang ketika setiap tahun jutaan ton beras harus diimpor. Sama ketika kebijakan membangun waduk, cetak sawah, kartu tani belum dirilis," ujar Iwan dalam keterangannya, Minggu (7/3/2021).

 Baca juga: Impor Beras untuk Cadangan Dinilai Tak Masuk Akal

Iwan menambahkan, saat ini petani sedang memasuki panen raya musim panen. Menurutnya, langkah importasi pangan mengulang soal lama dan harga jual hasil panen di tingkat petani.

"Alasan importasi beras 1 juta ton kembali mengulang kecurigaan bahwa data-data hasil panen, stok beras di gudang bulog, dan laporan produksi gabah kita tidak pernah akurat dan selalu menguntungkan importir pangan," kata dia.

Selain itu, impor beras yang tinggi, setiap tahun, di tengah pemerintah menggenjot produksi pangan melalui pembangunan waduk, cetak sawah baru hingga membangun food estate membuat publik bertanya-tanya hasil dari pembangunan tersebut terhadap sisi produksi pangan dimana letak keberhasilannya.

"Sebaiknya presiden memanggil para menteri untuk mengevaluasi kebijakan ini. Apalagi timingnya sedang panen raya," ucapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini