Share

Insentif Pajak, Senjata Sri Mulyani Kurangi Emisi Transportasi dan Rayu Investor

Rina Anggraeni, Jurnalis · Selasa 16 Maret 2021 10:09 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 16 320 2378481 insentif-pajak-senjata-sri-mulyani-kurangi-emisi-transportasi-dan-rayu-investor-mYLe6K7I9E.png Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Okezone.com/Instagram Sri Mulyani)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa emisi dari sektor transportasi mencapai 30% dari total emisi CO2.

"Emisi tertinggi berasal dari transportasi darat yang berkontribusi sebesar 88% dari total emisi di sektor transportasi," ujar Sri Mulyani, Selasa (16/3/2021).

Baca Juga: Bisnis Tergerus Covid-19, Ini Jurus Menhub ke Operator Bus

Kata dia, sesuai Paris Agreement, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi karbon pada 2030 sebesar 29% dengan usaha sendiri atau 41% dengan bantuan internasional. Untuk itu, pemerintah berupaya menurunkan emisi yang bersumber dari sektor transportasi.

"Kita mendorong pengembangan sektor industri kendaraan bermotor bertenaga listrik yaitu Battery Electric Vehicle (BEV), Plug in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), full hybrid, serta mild hybrid," katanya.

Baca Juga: Transfer Muatan, Jadi Efek Jera Truk Obesitas

Adapun, Kementerian Keuangan usulan perubahan kelompok/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM pada PP 73/2019. Skema ini diusulkan untuk menarik minat investor berinvestasi pada kendaraan bermotor bertenaga listrik terutama yang berbasis baterai (BEV) karena Indonesia memiliki cadangan sumber daya nikel terbesar di dunia.

Kebijakan ini diharapkan tidak saja mewujudkan lingkungan yang lebih baik dengan emisi yang lebih rendah, tetapi juga memberikan nilai tambah yang sigfinikan bagi perekonomian karena potensi ekspor yang besar dan Indonesia berusaha beradaptasi dengan perubahan trend sektor industri kendaraan bermotor bertenaga listrik agar mampu bersaing.

"Saya berterima kasih atas seluruh masukan dan pertimbangan yang diberikan oleh anggota Komisi XI DPR RI atas usulan pemerintah. Sesuai dengan tujuan pengenaan PPnBM, Kementerian Keuangan akan memastikan pelaksanaan kebijakan PPnBM tetap memperhatikan asas keadilan pembebanan pajak, pengendalian pola konsumsi barang tergolong mewah, percepatan transformasi ekonomi, dan pengamanan penerimaan negara," tandasnya.⁣

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini