Demi JKP, Menaker Minta Integrasi Sisnaker-BPJS TK Dipercepat

Michelle Natalia, Jurnalis · Selasa 23 Maret 2021 16:17 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 23 320 2382751 demi-jkp-menaker-minta-integrasi-sisnaker-bpjs-tk-dipercepat-EqS2oROILn.JPG Menaker Ida Fauziyah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta percepatan integrasi data Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) untuk menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Kita harus pastikan program JKP tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” kata Ida saat menerima audiensi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan di kantor Kemnaker Jakarta, Selasa (23/3/2021).

 Baca juga: Bekerja Tanpa 'Orang Dalam' Bukan Hal Mustahil, Ikuti 6 Langkah Berikut

Dia mengatakan, dengan adanya integrasi data, makan pemerintah bisa segera menggulirkan program JKP melalui BPJSTK.

"Nantinya, manfaat JKP akan diberikan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja,” jelasnya.

 Baca juga: Daftar Kartu Prakerja Gelombang 15, Ini Besaran BLT yang Diterima

Ida turut menjabarkan berbagai hal untuk mengoptimalkan sinergi Kemnaker dan BPJSTK. Pertama, integrasi data kepesertaan BPJSTK dan Kemnaker dalam implementasi Program JKP dan operasional sistem informasi pasar kerja di Kemnaker.

"Kedua, BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan perkembangan dan dinamika pengelolaan program jaminan sosial secara periodik bulanan (monthly) kepada Kemnaker," ungkap Ida.

Ketiga, lanjut dia, dalam rangka perluasan dan pembinaan kepesertaan serta penegakan hukum, perlu dilakukan kembali Koordinasi Fungsional (KF) antara BPJSTK dan Kemnaker dari tingkat pusat sampai ke daerah yang melibatkan mediator, pengawas, pengantar kerja, wasrik BPJS, dan dinas daerah.

"Keempat, kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dan Polteknaker baik dalam bidang akademis maupun nonakademis. Kelima, kepesertaan dan manfaat bagi pekerja migran Indonesia (PMI) perlu ditingkatkan dan diatur pelaksaannya di luar negeri (negara lain)," pungkas Ida.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini