Presiden AS Joe Biden Sodorkan Anggaran Belanja Rp33.500 Triliun, Buat Apa Saja?
Pilihannya untuk mendorong RUU tentang infrastruktur - ketimbang mendesak adanya aturan-aturan baru soal pengendalian senjata, hak plih, imgrasi, lingkungan hidup maupun reformasi layanan kesehatan - menunjukkan bahwa dia memilih membuat aturan yang populer dan tidak kontroversial di parlemen.
Tentu saja, seperti halnya paket bantuan atas pandemi corona yang telah disetujui, pemerintahan Biden kemungkinan besar akan memanfaatkan upaya pengesahan atas uUndang-undang yang berskala sangat luas untuk secara diam-diam juga mengikutsertakan beberapa kebijakan lainnya.
Proposal yang baru itu, misalnya, mencakup anggaran ratusan juta dollar untuk program energi hijau, perawatan bagi kaum lansia dan disabilitas, serta pelatihan kerja.
Seperti halnya saat memajukan RUU bantuan pandemi corona, proposal soal pembangunan infrastruktur yang non-kontroversial dan mendapat dukungan tinggi publik itu bakal menghadapi penolakan sengit. Partai Republik bakal habis-habisan menolak kenaikan pajak untuk perusahaan dan bisnis yang diusulkan dalam RUU baru itu.
Kemungkinannya, para politisi Partai Demokrat lagi-lagi harus bertindak sepihak saat mengesahkan RUU baru dari Biden itu.
Tantangannya kemudian adalah menjaga koalisi Demokrat tetap solid saat sebagian besar politisi mereka, yang banyak menahan diri selama pembahasan RUU bantuan Covid sebelumnya, bersamaan menuntut agar program-program mereka bisa didanai.
Gedung Putih telah mempromosikan proposalnya itu sebagai pengeluaran publik yang paling ambisius dalam beberapa dekade terakhir dan mengatakan investasi diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi AS agar tetap kompetitif dengan negara lain, terutama China.
"Ini bukan rencana yang main-main," kata Biden dalam pidato yang dia sampaikan di Pittsburgh, Pennsylvania, Rabu (31/03). "Ini adalah investasi sekali dalam seumur hidup di Amerika."
