JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat masih banyak aset negara yang sulit dikelola pemerintah. Direktur Barang Milik Negara DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan membeberkan banyak tanah yang bermasalah sehingga membuat pemerintah tidak bisa mengelolanya.
Salah satunya, tanah yang merupakan milik negara ini belum ada sertifikat resmi.
"Pertama masalah itu banyak, ada masalah belum bersertifikat kami ada juga di kantor staff Presiden kita bereskan tanah bermasalah," kata Encep dalam video virtual, Jumat (16/4/2021).
Baca Juga: Sri Mulyani Incar Pajak dari Pengelolaan Aset Negara Rp4,13 Triliun
Dia menyebutkan ,salah satu tanah negara yang bermasalah ada di area bandara yang ditempati masyarakat. Lalu, juga banyak tanah negara yang dikelola oleh pihak bertanggung jawab.
"Ini milik pemerintah tapi diduduki oleh orang yang tertentu," jelasnya.
Dia menambahkan saat ini, Sri Mulyani telah menginstruksikan kepada jajarannya agar tanah atau aset negara harus dilegitasi dengan sertfikat. Agar tidak diduduki atau diklaim sepihak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab
" Kita sedang melalui proses ada yang melalui legitasi. Tertib administrasi masuk BMN tertib hukumnya," jelasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.