Mudik Dilarang, Pengusaha Otobus: Banyak yang Rela Didenda demi Bisa Jalan

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 20 April 2021 20:29 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 20 320 2398005 mudik-dilarang-pengusaha-otobus-banyak-yang-rela-didenda-demi-bisa-jalan-QD9JtNY5PS.jpg Mudik (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemilik Perusahaan Otobus (PO) meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk mengkaji kembali sanksi denda di musim mudik Lebaran kepada operator angkutan barang maupun penumpang yang melanggar. Karena aturan yang ada saat ini justru membuat operator tak takut untuk melanggar.

Pemilik Perusahaan Otobus (PO) Sumber Alam Anthony Steven Hambali mengatakan, ada beberapa contoh mengapa operator justru tidak takut dengan sanksi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Sebagai salah satu contohnya adalah ketika larangan angkutan penumpang beroperasi pada musim mudik lebaran tahun lalu.

Baca Juga:  Hindari Larangan Mudik 6-17 Mei, Ratusan Tukang Kredit Mudik Lebih Awal ke Majalengka

Pasalnya pada tahun lalu pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Di mana tujuannya adalah untuk menekan angka penularan virus corona (covid-19) yang pada saat itu baru saja masuk ke Indonesia.

Jika berdasarkan Undang-undang, jika ada angkutan umum yang melanggar dan tetap melanjutkan perjalanannya maka akan dikenakan denda Rp500.000. Bukannya takut, namun angkutan ini justri malah ramai-ramai untuk tetap beroperasi.

"Kaya tahun lalu kita dilarang jalan menurut UU dendanya Rp500.000 akhirnya apa yaudah ramai-ramai jalan saja," ujarnya dalam acara Webinar Sinergi Pemerintah dan Operator dalam Mewujudkan Angkutan yang Berkeselamatan, Selasa (20/4/2021).

Baca Juga: Mudik Dilarang, Kemenhub Awasi Ketat Travel Gelap

Menurut Anthony, banyaknya angkutan yang memutuskan jalan itu karena sudah memperhitungkan untung ruginya. Karena meskipun dikenakan denda Rp500.000 namun keuntungan yang didapatkan jauh di atas angka tersebut.

"Karena begitu ketangkep bayar Rp500.000 itu sebagian keuntungannya masih murah," ucapnya.

Oleh karena itu, Anthony meminta agar Kementerian Perhubungan menata ulang sanksi denda tersebut. Karena maksud dari sanksi denda tersebut dibuat agar operator tertib bukanya malah sebaliknya.

"Saya pikir perlu ditata ulang supaya sanksi ini untuk menghilangkan pelanggarannya bukan untuk dibayar gapapa. Apalagi sampai dijadikan pendapatan daerah," jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini