Bahlil Jadi Menteri Investasi, Ini PR dari Pengusaha

Fadel Prayoga, Jurnalis · Rabu 28 April 2021 18:38 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 28 320 2402373 bahlil-jadi-menteri-investasi-ini-pr-dari-pengusaha-UbDi4GSci3.jpg Pengusaha (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) resmi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi. Penunjukan Bahlil seiring dengan disetujuinya pembentukan Kementerian Investasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum BPP HIPMI Mardani Maming menilai itu adalah keputusan tersebut adalah sesuatu yang tepat.

"Selamat atas pelantikan Bang Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi. Kami sebagai pengusaha muda sangat mendukung langkah-langkah Bang Bahlil dalam menyelesaikan defisit neraca perdagangan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan dengan menarik investasi yang berkualitas sebanyak-banyaknya," kata Maming, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (28/4/2021).

Dia menyebut pembentukan Kementerian Investasi akan memberikan kepastian kepada investor. Selama ini, pengusaha terkendala dengan masalah birokrasi antar-kementerian sehingga realisasi investasi tidak optimal.

"Kementerian Investasi diperlukan karena problem neraca perdagangan yang selalu defisit itu disebabkan oleh dua faktor, yakni investasi dan ekspor. Kami menilai, Bapak Presiden Jokowi merombak nomenklatur BKPM menjadi Kementerian Investasi sudah tepat, karena harus didesain efisien dan ramping, tapi tetap memiliki gugus fungsi yang jelas," ucapnya.

Baca Juga: Menteri Investasi Bahlil Siap Kawinkan Perusahaan Besar dengan UMKM

Dengan demikian, lanjut Maming, pemerintah sendiri bisa mengoordinasikan lebih baik lagi prioritasnya. Karena kebanyakan yang mengurus juga tidak efisien.

Di sisi lain, pihaknya melihat perubahan BKPM menjadi Kementerian Investasi akan membangkitkan gairah investor asing masuk ke Indonesia khususnya untuk segmen industri kelas menengah.

Pengusaha-pengusaha di China, misalnya, berhasil menanamkan modal ke Indonesia di sektor nikel karena ada campur tangan di level kementerian sekelas Kementerian Koordinator Bidang Investasi.

"Investasi masuk yang skalanya besar-besar itu minta komitmen pemerintah. Bahkan tandatangan di depan pemimpin tertinggi, yakni presiden, baru mereka mau investasi," katanya.

Mantan Bupati Tanah Bumbu itu setelah menjadi Kementerian Investasi bakal memiliki fleksibilitas kebijakan yang memudahkan investor. Kementerian ini nantinya dapat mengambil keputusan bagi pelaksanaan investasi hingga tingkat pemerintah daerah.

"Dengan terbentuknya Kementerian Investasi, kami melihat adanya peluang peningkatan kinerja investasi pada 2021. Kalau ingin lihat investasi 2020 sebelum ada pandemi Covid-19, kami ada optimisme luar biasa pencapaian investasi dengan effort yang ada dari pemerintah akan tercapai dan melebihi target," tuturnya.

Dia menjelaskan bahwa poin yang diapresiasi pengusaha adalah Kementerian Investasi akan lebih interaktif kepada calon investor. Artinya, aktif melakukan pendampingan kepada investor.

"Kepastian waktu dan satu pintu itu yang dibutuhkan. Kalau lama yang harusnya izin keluar dalam seminggu malah jadi sebulan atau dua bulan itu berhubungan dengan cost. Perlu juga menggandeng pengusaha lokal agar ada pendampingan dan mendukung UMKM," ujar dia.

Selain itu, Maming menilai, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Kementerian Investasi. Alasannya menurut Maming, Kementerian Investasi merupakan perubahan dari BKPM yang saat ini dipimpin Bahlil Lahadalia.

"Bang Bahlil ini adalah Ketua Dewan Pembina BPP HIPMI memiliki jaringan luas, akan berdampak positif dan membawa perubahan bagi iklim investasi di Indonesia. Kriteria itu penting untuk menggaet para investor berinvestasi atau menanamkan modalnya ke Indonesia, sehingga bisa meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, yang mana berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini