JAKARTA - Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) resmi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi. Penunjukan Bahlil seiring dengan disetujuinya pembentukan Kementerian Investasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum BPP HIPMI Mardani Maming menilai itu adalah keputusan tersebut adalah sesuatu yang tepat.
"Selamat atas pelantikan Bang Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi. Kami sebagai pengusaha muda sangat mendukung langkah-langkah Bang Bahlil dalam menyelesaikan defisit neraca perdagangan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan dengan menarik investasi yang berkualitas sebanyak-banyaknya," kata Maming, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (28/4/2021).
Dia menyebut pembentukan Kementerian Investasi akan memberikan kepastian kepada investor. Selama ini, pengusaha terkendala dengan masalah birokrasi antar-kementerian sehingga realisasi investasi tidak optimal.
"Kementerian Investasi diperlukan karena problem neraca perdagangan yang selalu defisit itu disebabkan oleh dua faktor, yakni investasi dan ekspor. Kami menilai, Bapak Presiden Jokowi merombak nomenklatur BKPM menjadi Kementerian Investasi sudah tepat, karena harus didesain efisien dan ramping, tapi tetap memiliki gugus fungsi yang jelas," ucapnya.
Baca Juga: Menteri Investasi Bahlil Siap Kawinkan Perusahaan Besar dengan UMKM
Dengan demikian, lanjut Maming, pemerintah sendiri bisa mengoordinasikan lebih baik lagi prioritasnya. Karena kebanyakan yang mengurus juga tidak efisien.
Di sisi lain, pihaknya melihat perubahan BKPM menjadi Kementerian Investasi akan membangkitkan gairah investor asing masuk ke Indonesia khususnya untuk segmen industri kelas menengah.
Pengusaha-pengusaha di China, misalnya, berhasil menanamkan modal ke Indonesia di sektor nikel karena ada campur tangan di level kementerian sekelas Kementerian Koordinator Bidang Investasi.
"Investasi masuk yang skalanya besar-besar itu minta komitmen pemerintah. Bahkan tandatangan di depan pemimpin tertinggi, yakni presiden, baru mereka mau investasi," katanya.
Mantan Bupati Tanah Bumbu itu setelah menjadi Kementerian Investasi bakal memiliki fleksibilitas kebijakan yang memudahkan investor. Kementerian ini nantinya dapat mengambil keputusan bagi pelaksanaan investasi hingga tingkat pemerintah daerah.
"Dengan terbentuknya Kementerian Investasi, kami melihat adanya peluang peningkatan kinerja investasi pada 2021. Kalau ingin lihat investasi 2020 sebelum ada pandemi Covid-19, kami ada optimisme luar biasa pencapaian investasi dengan effort yang ada dari pemerintah akan tercapai dan melebihi target," tuturnya.
