JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat program perlindungan sosial terealisasi Rp49,07 triliun atau setara 33% dari pagu Rp150,88 triliun. Anggaran perlindungan sosial masuk ke dalam anggaran PEN.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa Nugraha merinci Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 15,93 juta KPM, Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 9,62 juta KPM, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk 3,18 juta KPM, Kartu Prakerja untuk 2,77 juta orang, serta bantuan kuota internet untuk 26,99 juta siswa dan pendidik.
“Perlindungan sosial ini juga kita perkuat dalam arti untuk menjangkau masyarakat 40% masyarakat terbawah melalui PKH, sembako, BST, BLT dan desa. Dan kami mulai percepat beberapa program agar masyarakat bisa menikmati sebelum Lebaran,” ujar Kunta dalam video virtual, Kamis (6/5/2021).
Baca Juga: Rapel Penyaluran Bansos, Ini Rincian yang Didapat
Lanjutnya, realisasi UMKM dan korporasi yang terealisasi Rp 40,23 triliun merupakan 21% dari pagu Rp 193,53 triliun meliputi BPUM kepada 8,29 juta usaha, serta IJP UMKM untuk KMK dijamin sebesar Rp 10,14 triliun.