11 Fakta THR Buruh yang Tak Cair, Posko Kemnaker Ungkap Berbagai Aduan

Fariza Rizky Ananda, Jurnalis · Sabtu 15 Mei 2021 06:38 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 14 320 2410244 11-fakta-thr-buruh-yang-tak-cair-posko-kemnaker-ungkap-berbagai-aduan-tXoR5BHafs.jpg THR Tak Boleh Dicicil. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Perusahaan wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya maksimal H-7 sebelum lebaran. Selain itu, perusahaan juga diharuskan membayar THR secara tunai dan utuh tanpa cicilan.

Jika tidak dilaksanakan, pekerja bisa melakukan pengaduan ke posko THR yang sudah disediakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang terletak di seluruh Indonesia.

Mengenai THR pekerja/buruh, berikut beberapa fakta menarik yang telah dirangkum Okezone, Sabtu (15/5/2021).

1. Posko THR tersebar di 34 Provinsi di Indonesia

Para pekerja/buruh yang memiliki permasalahan terkait pembayaran THR, dapat segera melaporkan dan mengadukan ke posko-posko THR terdekat yang dibentuk pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, pemerintah telah mendirikan posko-posko THR di tingkat pusat dan posko THR di tingkat daerah yang tersebar 34 provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Posko didirikan untuk memberikan pelayanan informasi, konsultasi, dan pengaduan atas pelaksanaan pembayaran THR.

2. Total laporan posko THR sampai 12 Mei ada 2.897 laporan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mencatat, data dari laporan Posko THR sejak 20 April hingga 12 Mei 2021, ada 2.897 laporan. Laporan ini terdiri dari 692 konsultasi THR, dan 2.205 pengaduan THR.

"Dari data tersebut, setelah kami lakukan verifikasi dan validasi dari aspek kelengkapan data serta duplikasi dan repetisi aduan, terdapat data aduan sejumlah 977," ucap Ida dalam konferensi pers virtual Posko THR 2021 di Jakarta, Rabu(12/5/2021).

3. Laporan datang dari berbagai sektor industri

Menurut Anwar Sanusi, ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021. Misalnya adalah ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, hingga industri makanan dan minuman.

4. Ada 5 topik konsultasi yang diterima posko THR

Menaker menjelaskan, topik konsultasi yang dilaporkan masyarakat pun menyangkut 5 isu terbesar. Adapun yang dikonsultasikan terkait THR bagi pekerja yang mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang selesai kontrak kerjanya, THR bagi pekerja yang dirumahkan, THR bagi pekerja yang upahnya disesuaikan pada masa pandemi, dan THR bagi pekerja berstatus hubungan kemitraan seperti ojek dan taksi online.

5. Berikut daftar pengaduan yang diterima posko THR

Sedangkan beberapa topik pengaduan yang masuk ke Posko THR 2021 yakni THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen (50-20 persen), THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji atau THR tidak dibayar karena COVID-19.

"Isu terkait pengaduannya adalah THR dibayar secara cicilan oleh perusahaan. Ada yang hanya dibayar 50%, juga dibayar tidak penuh karena pemotongan gaji. Ada pula THR yang tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR tidak dibayar karena Covid-19," jelas Ida.

6. Ini 4 langkah yang dilakukan Kemnaker terhadap pengaduan THR

Ida menambahkan, atas berbagai pengaduan tersebut, pemerintah melalui Kemnaker telah mengambil empat Langkah yaitu verifikasi data internal, koordinasi dengan Disnaker daerah, menurunkan tim pengawas, proses dialog dan kesepakatan penyelesaian.

"Semoga upaya yang kita lakukan akan semakin memastikan para pekerja/buruh bisa merayakan lebaran dengan khidmat dan tentunya selalu berpedoman pada prokes covid 19," ujarnya.

7. Kemnaker sedang proses sanksi bagi perusahaan tidak patuh bayar THR

Atas pengaduan tersebut, pemerintah melalui Kemnaker sudah memverifikasi dan memvalidasi data serta informasi, berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan instansi terkait. Kemnaker juga akan menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan dan merumuskan rekomendasi sanksi terhadap ketidakpatuhan aturan penyaluran THR.

"Kami akan menggelar rapat koordinasi (rakor) yang mengundang seluruh kepala Disnaker seluruh daerah dan tim posko THR. Rapat ini akan membahas perkembangan dan penanganan tindak lanjut atas laporan THR di daerah dan rekomendasi pengenaan sanksinya bagi yang melanggar," tegas Ida.

8. SE THR Kemnaker membuat kurangnya pemenuhan hak buruh

Buruh menilai peran negara dalam mewujudkan hubungan industrial yang adil tidak jelas jelang Lebaran 2021.

Melalui penerbitan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (SE THR), perusahaan-perusahaan memiliki peluang untung mengurangi pemenuhan hak buruh sebagaimana diatur dalam Permenaker 6/2016 tentang THR.

9. Perundingan bipartit tidak akan efektif bagi buruh

Mengutip keterangan FSBPI, Rabu (12/5/2021), Peraturan kebijakan ini telah melegitimasi kinerja malas yang ditunjukkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan selama ini. Alih-alih mewajibkan perusahaan untuk menunjukkan laporan keuangan perusahaan kepada pemerintah sebagai alasan objektif untuk menunda pembayaran THR-layaknya skema penangguhan pembayaran upah- SE THR menyerahkan sepenuhnya hal tersebut ke perundingan bipartit.

Timpangnya posisi buruh dan pengusaha, telah menyebabkan perundingan-perundingan bipartit tidak efektif, terlebih bagi pekerja kontrak, harian lepas dan sebagainnya yang selalu dibayangi ancaman PHK jika mencoba menuntut hak.

10. 52% pekerja menyatakan belum terpenuhi hak THR-nya

Survey daring FSBPI mengenai pemenuhan hak THR sejak 29 April 2021 memperlihatkan 52% responden menyatakan hak THR tidak dipenuhi sesuai Permenaker 6/2016 dengan rincian. Yakni Besaran THR dibayarkan sesuai ketentuan, namun dicicil 13,28%. Lalu THR tidak dicicil, namun besarannya dikurangi 15,4%.

THR dibayarkan secara dicicil dan besarannya jika diakumulasikan kurang dari ketentuan, 3,3%. THR hanya berupa bingkisan: 2,4%. Dan tidak mendapat THR 17,1%.

11. Perempuan terdampak paling besar pelanggaran hak THR

Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fakta umum mengenai buruk kinerja Pengawas Ketenagakerjaan. Dari responden yang hak THR nya tidak sesuai Permenaker 6/2016, 30% merupakan perempuan dan 22% laki-laki. Dengan demikian, terdapat kecenderungan bahwa perempuan menjadi pihak yang lebih terdampak pelanggaran hak THR.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini