Data Penerima Masalah Krusial Pencairan BLT Subsidi Gaji

Hafid Fuad, Jurnalis · Minggu 16 Mei 2021 14:10 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 16 320 2410700 data-penerima-masalah-krusial-pencairan-blt-subsidi-gaji-tMxhTXQyJz.jpg BLT (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pencairan BLT subsidi gaji sisa anggaran 2020 tinggal menunggu waktu saja. Lambatnya proses pencairan BLT subsidi gaji karena ada masalah data penerima BLT subsidi gaji.

Menurut pengamat IT Heru Sutadi, lambatnya pencairan BLT subsidi gaji karena terkendala data data penerima. Masalah krusial ini membuat Pemerintah belum berani pasang target pencairan.

"Data yang valid menurutnya menjadi kendala besar di negeri ini. Selain data berbeda antar lembaga, kualitas data juga tidak valid. Karena data lama yang tidak diupdate atau bukan dari sumber langsung," ujar Heru saat dihubungi Okezone di Jakarta.

Baca Juga: Data Penerima BLT Subsidi Gaji Dipertanyakan, Pekerja: Syaratnya Cukup Aneh 

Menurutnya ini menjadi alasan pemerintah perlu segera merealisasikan program satu data. "Kondisi sekarang ini membuat, kebijakan satu data perlu segera direalisasikan," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan akan segera mengajukan dana sisa Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji 2020 ke Kementerian Keuangan.

Hal tersebut dikarenakan tahapan rekonsiliasi data penyaluran bantuan bersama dengan Bank Penyalur telah selesai.

"Realisasi penyaluran BSU hasil rekonsiliasi sebesar 98,89%. Alhamdulillah hasil rekonsiliasi ini dapat dicapai berkat dorongan, dukungan, dan bimbingan tim BPK RI selama proses pemeriksaan laporan keuangan Kemnaker," kata Direktur Kelembagaan Kerja sama Hubungan Industrial (KKHI) Kemnaker, Aswansyah.

Selanjutnya, penyaluran dana sisa BLT subsidi gaji sebesar Rp2,4 juta kepada pekerja diperkirakan akan dilaksanakan setelah Lebaran, mulai dari Juni atau Juli 2021.

"Nanti setelah Lebaran atau Juni atau Juli. Yang penting intinya kita udah berusaha untuk memperjuangkan mereka yang belum dapat, harus klir dulu datanya," kata Aswansyah.

Presiden Joko Widodo melalui Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, menginginkan agar pemerintah bisa melakukan melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data secara akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan. Dengan harapan tidak akan terjadi perdebatan mengenai perbedaan data antar instansi pemerintah.

Data penduduk adalah salah satu data dasar yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Penduduk adalah subjek sekaligus objek pembangunan, sehingga data terkait penduduk haruslah data yang valid dan terpercaya.

Selama ini sering kita dengar terjadi perdebatan penggunaan data penduduk oleh instansi pemerintah. Ada yang merujuk pada data BPS, namun tidak sedikit yang merujuk pada data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini