JAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia diskusi dengan para tenant KEK Palu untuk memetakan permasalahan yang dihadapi. Dalam diskusi juga diformulasikan kebijakan untuk mempercepat masuknya tenant ke KEK Palu.
Dalam diskusi, para pengusaha menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi selama berinvestasi di KEK Palu, seperti kendala pembebasan lahan dan ketersediaan bahan baku (raw material) yang tidak mencukupi untuk proses produksi.
Baca Juga: Al Bader Investasi Rp8,7 Triliun di KEK Palu
Menteri Investasi merumuskan berbagai formulasi strategi kebijakan yang dibutuhkan sehingga tenant di KEK Palu dapat segera merealisasikan investasinya, dengan syarat investor tersebut berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pengusaha daerah pada proses bisnis ataupun pembangunannya.
"Rata-rata kawasan industri di daerah kurang berkembang, karena kurangnya intervensi pemerintah pusat dan apalagi dananya dari daerah. Di Sulawesi Tengah ini baru lagi selesai tsunami dan gempa. Karena pandemi Covid-19, anggaran dipotong. Tapi ini bukan salah mereka (Pemerintah Provinsi dan Daerah ataupun pengelola KEK)," kata Bahlil dalam keterangan tertulisnya, (20/5/2021).
Salah satu kendala utama pada pengembangan KEK Palu adalah pembebasan lahan. Hal ini disampaikan oleh PT Trinitan Metaland Minerals (PT TMM) pada saat pertemuan antara sembilan tenant KEK Palu dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola sore tadi.
Perusahaan yang memiliki nilai investasi sebesar Rp34,5 triliun ini, bergerak pada bidang usaha Industri Pengolahan Logam Dasar Bukan Besi dan telah berdiri selama 70 tahun. Saat ini lahan yang telah dibebaskan sekitar 10 hektare dari kebutuhan 200 hektare.
“Kami membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk dapat segera menjalankan investasi kami. Kami akan bawa teknologi ramah lingkungan untuk diterapkan pada industri smelter, sehingga dapat memberikan kontribusi pada rantai pasok global terutama untuk baterai listik dan turunannya,” kata Insmerda Lebang selaku Komisaris Utama PT TMM.
