Share

Bu Sri Mulyani, Ini yang Akan Terjadi jika Tarif PPN Naik

Rina Anggraeni, Jurnalis · Jum'at 21 Mei 2021 20:43 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 21 320 2413723 bu-sri-mulyani-ini-yang-akan-terjadi-jika-tarif-ppn-naik-8WgUYHL029.jpg Sri Mulyani (Foto: Instagram/@smindrawati)

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% hingga 15%. Namun rencana kenaikan tarif PPPN ini butuh persetujuan dewan perwakilan rakyat (DPR).

Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan kenaikan tarif PPN bakal memicu harga barang-barang di tengah pemulihan ekonomi akan memukul daya beli masyarakat khususnya kalangan menengah dan bawah.

"Inflasi tercipta karena PPN akan mempengaruhi harga akhir di tangan konsumen," kata Bhima saat dihubungi di Jakarta, Jumat (21/5/2021).

Baca Juga: Naikkan PPN, Menko Airlangga: Presiden Kirim Surat ke DPR 

Lanjutnya, bagi sektor ritel bisa menyebabkan merosotnya omzet dan berpengaruh pada tutupnya bisnis yang tidak mampu bersaing di tengah penyesuaian PPN.

Padahal sektor ritel juga berkaitan dengan sektor lain seperti logistik, pertanian, hingga industri manufaktur. "Serapan tenaga kerja juga diperkirakan terpengaruh oleh kebijakan penyesuaian PPN," katanya.

Di negara lain seperti Jerman, Inggris dan Irlandia selama pandemi kebijakan penurunan tarif PPN atau VAT dianggap efektif mempercepat pemulihan daya beli dan konsumsi rumah tangga. Pemerintah harusnya mengkaji secara dalam ketimbang insentif penurunan PPH badan dan PPNBM mobil, lebih efektif justru menurunkan tarif PPN bukan malah menaikkannya.

Dikhawatirkan ada dampak terhadap penurunan kepatuhan pajak. "Seperti terjadi pada kasus kenaikan cukai rokok yang berkorelasi dengan naiknya peredaran rokok ilegal. Kalau pajak barang dinaikkan, sementara pengawasan lemah justru ada kebocoran penerimaan negara," katanya.

Konsumen akan cari alternatif yang murah tidak setuju dinaikkan tarif PPN, masih banyak opsi lain untuk naikan penerimaan negara salah satunya lewat evaluasi belanja pajak khususnya yang diberikan ke korporasi, hingga pemajakan lebih besar terhadap harta kekayaan kelompok 20% pengeluaran paling atas.

"Penyesuaian tarif PPN terlalu berisiko bagi seluruh sektor ekonomi," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini