Data 279 Juta Penduduk Bocor Diduga dari BPJS Kesehatan, Ini Bahayanya

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Senin 24 Mei 2021 13:27 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 24 320 2414635 data-279-juta-penduduk-bocor-diduga-dari-bpjs-kesehatan-ini-bahayanya-8FX8HHHNF8.jpg Data Bocor (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kebocoran data yang berasal dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinilai akan berdampak luas dibanyak sektor. Salah satunya adalah data pribadi perihal upah atau gaji.

Kebocoran data akan diikuti oleh kebocoran informasi pribadi baik itu kalangan birokrat seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polri, TNI, hingga masyarakat umum. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, perkara tersebut menjadi awal kebocoran informasi pribadi yang dimiliki masyarakat sipil dan pihak birokrasi.

"Jadikan, data yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan banyak dan rinci, artinya data itu pasti punya dampak kesehatan pribadi ada datanya, upah, semuanya ada. Ini berdampak pada banyak hal. Ini bisa disekripsikan TNI kita yang sakit berapa orang, polisi kita berapa orang, karena mereka punya banyak data," ujar Timboel saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (24/5/2021).

Baca Juga: Soal Kebocoran Data Penduduk, DPR: Memalukan dan Harus Dilakukan Investigasi

Sebagai institusi publik, BPJS Kesehatan memang mengelola data yang relatif rinci. Hal itu menyangkut dengan tugas pelayanan BPJS Kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Saat ini, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mencapai 222,4 juta orang atau sekitar 82,37 persen dari total penduduk Indonesia.

Jumlah peserta yang banyak itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018, dimana, seluruh rakyat Indonesia diwajibkan mengikuti program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Baca Juga: 279 Juta Data Penduduk Indonesia Bocor, Hipmi: Ini Sangat Genting

Adapun data-data yang dikelola BPJS Kesehatan diantaranya nama, alamat, tempat tanggal lahir, NIK, nama keluarga dalam satu KK, upah bagi peserta penerima upah, nomor rekening peserta bukan penerima upah, hingga sidik jari.

Tak hanya itu, BPJS Kesehatan pun mengelola data kesehatan peserta JKN maupun fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan baik dari masyarakat sipil maupun militer. Timboel mencatat, data tersebut sangat konfidential yang harus dijaga agar tidak berpindah ke pihak lain.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan investigasi perihal sumber kebocoran data tersebut. Langkah itu menyusul adanya klaim pihak luar yang menyebut memiliki data 279 juta penduduk Indonesia.

Berdasarkan hasil investigasi terbaru, diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada data nomor kartu, kode kantor, data keluarga atau data tanggungan, hingga status pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan.

Baca Juga: 279 Juta Data Pribadi Bocor, Kominfo Perluas Investigasi

"Data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 1 juta seperti klaim penjual, tetapi sebanyak 100.002 data," tuturnya.

Dia memandang, kebocoran data menjadi perkara dan harus segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan memanggil Direksi BPJS Kesehatan.

Sementara itu, untuk mendukung pengelolaan data agar lebih efisien dan efektif, kerja-kerja BPJS Kesehatan pun harus didukung dengan teknologi infomasi. BPJS Kesehatan memiliki banyak aplikasi seperti aplikasi sistem informasi manajemen kepesertaan, aplikasi sistem informasi layanan publik, dan aplikasi sistem informasi nanajemen penjaminan pelayanan kesehatan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini