Share

Tarif PPN Naik Jadi 15% hingga Pajak Orang Super Kaya, Ada Apa dengan Keuangan Negara?

Ferdi Rantung, Sindonews · Sabtu 29 Mei 2021 14:16 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 29 320 2417147 tarif-ppn-naik-jadi-15-hingga-pajak-orang-super-kaya-ada-apa-dengan-keuangan-negara-nxlGm0pwbB.png Pajak (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah diminta lebih transparan terkait usulan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) terutama terkait proyeksi penerimaan APBN di jangka waktu menengah dan panjang.

“Polemik menaikan pajak PPN 15%, memburu orang super kaya dengan 35% Tarif OP dan tax amnesty seharusnya dibingkai dalam kerangka transparansi proyeksi penerimaan negara di masa depan," kata Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan, Jakarta, Sabtu (29/5/2021).

Fadhil berpendapat untuk lebih memahami revisi UU Perpajakan, perlu mengetahui kondisi sesungguhnya anggaran negara baik jangka pendek dan terutama jangka menengah. Biasanya pemerintah biasanya memiliki medium term of government revenue and expenditure yang berisi proyeksi penerimaan dan pengeluaran dalam jangka menengah (lima tahun).

Baca Juga: Sri Mulyani Pastikan Kenaikan Tarif PPN Tidak Berlaku Tahun Ini 

“Dalam jangka pendek sebenarnya dengan UU No 2/2020 BI sudah bersedia mendukung pemerintah lewat skema burden sharing untuk memastikan kesehatan dan keberlanjutan dari fiskal. Namun nampaknya, berdasarkan proyeksi jangka menengah, pemerintah masih akan memiliki defisit yang besar dari 3% pada tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya, di sisi lain BI tidak bisa lagi memberikan dukungan bagi keberlanjutan anggaran pemerintah. Karenanya, diperlukan kebijakan untuk menggenjot penerimaan lewat berbagai instrumen perpajakan," katanya.

Fadhil melihat alasan pemerintah mengajukan RUU KUP karena pemerintah ingin mengambil langkah extra ordinary dan kontroversial melalui peningkatan PPN, penambahan layer baru dalam PPh, dan tax amnesty.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Namun Fadhil mempertanyakan apakah rencana tersebut akan mampu meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan fiskal, mempertahankan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional? atau justru sebaliknya, memperberat beban masyarakat dan menahan laju pemulihan ekonomi?

Fadhil menyarankan pemerintah perlu juga dikaji apakah langkah ini mencerminkan ketidakadilan dan diskriminasi dalam masyarakat, terutama kaitannya dengan peningkatan PPN dan tax amnesty.

“Pengalaman menunjukkan bahwa program tax amnesty jilid I dianggap setengah berhasil karena capaiannya di bawah target yang ditetapkan pemerintah, selain itu jumlah repatriasi dana relatif lebih kecil daripada yang diproyeksikan," katanya.

Fadhil berkeyakinan bahwa keberhasilan tax amnesty akan sangat tergantung dari kredibilitas pemerintah sendiri dalam mendesain dan melaksanakan program ini. “Peningkatan PPN dan penggabungan PPnBm juga dianggap tidak mencerminkan keadilan karena akan menekan kelompok masyarakat menengah bawah yang justru sedang didorong konsumsinya," katanya.

Fadhil melihat kenaikan PPh bagi orang dengan top 1% teratas dapat diterima publik. “Peningkatan PPh dan penambahan layer dalam PPh mungkin lebih bisa diterima karena akan menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan sangat tinggi. Namun perlu juga dipertimbangkan batas pendapatan kelompok yang dikategorikan berpendapatan sangat tinggi (top 1%)," katanya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini