Pasca-Brexit, Inggris Bakal Gabung dengan Perdagangan Trans-Pasifik
JAKARTA - Para anggota kerjasama perdagangan trans-Pasifik yang luas pada hari Rabu 2 Juni 2021 kemarin, sepakat untuk memulai proses bergabungnya Inggris dengan pakta ekonomi itu. Pada saat yang sama, Inggris sedang mengupayakan strategi perdagangan pasca-Brexit.
Inggris mendaftar pada Februari untuk bergabung dengan pakta 11 negara itu, yang ditandatangani pada 2018 oleh negara-negara termasuk Jepang, Kanada, Meksiko, Vietnam, Australia dan Indonesia.
Kesepakatan itu, yang dikenal sebagai TPP-11, diyakini menjadi pakta perdagangan terbesar di dunia sebelum Donald Trump menarik Amerika Serikat pada tahun 2017.
Setelah pertemuan sejumlah anggota yang diselenggarakan secara online oleh Jepang, mereka memutuskan untuk memulai proses aksesi bagi Inggris yang tertuang dalam pernyataan bersama.
Langkah itu akan signifikan dari sudut pandang pembentukan tatanan ekonomi yang bebas dan adil, Menteri Ekonomi Jepang Yasutoshi Nishimura mengemukakan kepada wartawan.
Baca Juga: RI Geber Ekspor Kopi hingga Kakao ke Negeri Ratu Elizabeth
Nishimura menyampaikan itu dapat memperkuat hubungan antara Jepang dan Inggris, yang menandatangani kesepakatan perdagangan sendiri pasca-Brexit pada Oktober, sebagian besar mirip dengan kesepakatan Uni Eropa-Jepang sebelumnya.
Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengungkapkan rasa senangnya atas perkembangan tersebut. "Ini adalah langkah signifikan menuju hubungan perdagangan yang lebih kuat dengan kawasan Indo-Pasifik yang akan mendukung pekerjaan dan membuka peluang bagi bisnis Inggris," Raab menjelaskan dalam cuitan.
Sementara itu Menteri Perdagangan Internasional Liz Truss menggambarkan pengumuman itu sebagai peluang besar.
"Ini dapat membantu menggeser pusat ekonomi kita dari Eropa ke bagian lain dunia dengan pertumbuhan yang lebih cepat sekaligus memperdalam akses ke pasar konsumen besar-besaran di Asia-Pasifik," kata Truss dalam pernyataan.
Baca Juga: Putaran Pertama Rapat Brexit, Apa Hasilnya?
"Keanggotaan itu akan memberi Inggris semua manfaatdari suatu kawasan perdagangan yang bebas, tanpa harus menyerahkan kendali atas perbatasan, mata uang, atau undang-undang," tambahnya.
Inggris secara resmi meninggalkan Uni Eropa pada Januari 2020 setelah hampir lima dekade menjadi anggota, dan keluar dari pasar tunggal dan serikat pabean pada awal tahun 2021.
