6 Fakta Gaji ke-13 PNS Cair, Yuk Cek Rekening : Okezone Economy

JAKARTA - Pemerintah telah memastikan pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan paling cepat bulan Juni 2021, bahkan akan cair di minggu pertama bulan ini.

Pembayaran gaji ke-13 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada ASN, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

Untuk info selengkapnya, Okezone merangkum beberapa fakta mengenai pencairan gaji ke-13 bagi ASN, Sabtu (5/6/2021).

Baca Juga: Pengumuman, Gaji Ke-13 Sudah Cair

1.Gaji ke-13 telah dicairkan mulai 3 Juni 2021

Gaji ke-13 PNS hingga pensiunan dipastikan cair pada 3 Juni 2021. Saat ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui 182 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) se-Indonesia membayarkan gaji ke-13 kepada PNS.

"Oleh karena itu, maka gaji 13 sudah akan mulai dapat dibayarkan pada minggu pertama bulan Juni 2021," kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto saat dihubungi di Jakarta, Rabu (2/6/2021).

2. Kemenkeu koordinasi dengan KPPN percepat pencairan

Ditjen Perbendaharaan Hadiyanto mengatakan telah melakukan koordinasi intensif untuk menjamin kelancaran proses pencairan gaji ke-13 untuk seluruh ASN Pusat. Saat ini, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia telah siap untuk menerima permintaan pembayaran dan melakukan pencairan gaji ke-13.

"Oleh karena itu, seluruh satuan kerja diminta segera berkoordinasi dengan KPPN di lingkup wilayah kerjanya masing-masing untuk mempercepat proses pencairannya," kata Hadiyanto di Jakarta, Kamis (3/6/2021).

3. Gaji ke-13 habiskan anggaran Rp30,2 triliun

Total anggaran pembayaran gaji ke-13 tahun 2021 mencapai Rp30,2 triliun yang akan dibayarkan kepada ASN di Pemerintah Pusat sebesar Rp7,5 triliun, ASN di Pemerintah Daerah sebesar Rp14,0 triliun dan Pensiunan sebesar Rp8,7 triliun

"Anggaran pembayaran gaji ke-13 untuk Aparatur Negara dialokasikan pada DIPA masing-masing K/L, sedangkan untuk Aparatur Daerah anggarannya merupakan bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan untuk masing-masing Pemda," katanya.

4. Segini gaji ke-13 tahun 2021 yang akan diterima PNS, tanpa tukin

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau, semua Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk melakukan penghematan belanja Tahun Anggaran 2021.

Penghematan belanja K/L 2021 bisa berasal dari alokasi tunjangan (tukin) hari raya dan gaji ke-13 sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2021 tentang THR dan Gaji ke-13 kepada PNS, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

Komponen Gaji Ke-13 tahun 2021 seperti komponen pada THR 2021 yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang dan tunjangan jabatan/tunjangan umum.

5. Teknis dan tahapan pencairan gaji ke-13

Adapun petunjuk teknis pemberian gaji ke-13 mempedomani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang telah diterbitkan yakni PMK Nomor 42/PMK.05/2021 yang didalamnya juga memuat mengenai petunjuk teknis pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yang telah dibayarkan sebelumnya.

Gaji ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusat dibayarkan paling cepat bulan Juni 2021 yang dilaksanakan melalui penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) langsung oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) ke rekening penerima yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), sehingga pembayarannya dapat diajukan mulai tanggal 2 Juni 2021.

6. Gaji ke-13 sebagai penghargaan dan dorong konsumsi masyarakat

Pemerintah memberikan gaji ke-13 sebagai wujud penghargaan pemerintah kepada seluruh Aparatur Negara dan Pensiunan yang telah berperan dalam pembangunan nasional, Pembayaran Gaji ke-13 ini utamanya juga ditujukan untuk membantu biaya pendidikan dan keperluan sekolah sehingga dibayarkan menjelang tahun ajaran baru.

Hal tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah dalam mendorong konsumsi masyarakat. Sehingga berdampak pada percepatan pemulihan ekonomi, melengkapi stimulus yang telah diberikan kepada kelompok masyarakat lain, dan tetap memperhatikan keseimbangan dengan pelaksanaan program yang lain dan dalam batas kemampuan keuangan Negara.

Sebelumnya

Selanjutnya