Fakta Uang Nganggur Pemda di Bank, Awas Ada KPK

Giri Hartomo, Jurnalis · Minggu 06 Juni 2021 06:30 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 05 320 2420659 fakta-uang-nganggur-pemda-di-bank-awas-ada-kpk-7uijSVPcfe.jpg Uang Nganggur APBD di Bank. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Beberapa pemerintah daerah masih ada yang belum membelanjakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)-nya. Hal ini pun membuat Presiden Joko Widodo gatal untuk mengingatkan.

Apalagi dalam beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo meminta agar instansi di pemerintah pusat maupun daerah segera membelanjakan uangnya. Mengingat saat ini pemerintah juga sedang fokus untuk menangani pandemi dan memulihkan ekonomi.

Ada sejumlah fakta menarik dari belanja pemerintah daerah yang masih rendah. Berikut Okezone merangkumnya pada Minggu (6/6/2021).

1. Ada uang APBD Senilai Rp182 Triliun Belum Dibelanjakan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masih adanya anggaran pemerintah daerah (pemda) yang belum dibelanjakan hingga akhir Maret 2021. Dia menyampaikan hal tersebut saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021.

Baca Juga: Peringatan Keras Tito ke Kepala Daerah soal Belanja: Saya Minta Tolong!

"Kemarin saya diingatkan di akhir Maret 2021 di perbankan masih ada uang APBD provinsi, kabupaten, dan kota, sebesar Rp182 triliun yang seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan, sisi konsumsi," ujar Presiden Jokowi.

2. Pesan Jokowi ke Kepala Daerah

Jokowi mengatakan tahun depan masih akan mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk pengendalian Covid-19. Dia meminta penerapan reformasi struktural besar-besaran yang sudah dimulai dengan penetapan UU Cipta kerja.

Pertumbuhan ekonomi juga diminta untuk bersifat inklusif dan menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah-masalah di Sustainable Development Goals (SDGs).

Baca Juga: Kemendagri Akui Uang 'Nganggur' Pemda di Bank untuk Tambah Pendapatan Asli Daerah

"Pertumbuhan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi baik antar daerah maupun antar-desa dan kota. Pertumbuhan ekonomi harus meningkatkan kelas UMKM kita dan dapat semakin bersaing dengan produk-produk negara lain," tegas Presiden Jokowi.

3. Simpan APBD di Bank Boleh Asal untuk Menjaga Kas Daerah

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian mengatakan, sebenarnya menyimpan uang pemda di bank dimungkinkan dari sisi regulasi pengelolaan keuangan daerah. Namun hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kas daerah

Seperti diketahui, per April ini uang pemda yang disimpan di bank jumlahnya mencapai Rp194,54 triliun

“Memang dari kacamata regulasi pengelolaan keuangan daerah, silakan pemerintah daerah bahkan bisa melakukan namanya deposito, sepanjang manajemen kas. Semumpama begini, ada uang di APBD 100, diproyeksikan belanja ke depan cukup dengan 30, maka 70 boleh didepositokan dalam rangka menjaga kas,” katanya dalam konferensi persnya

4. Jangan Cuma untuk Dapat Bunga

Kementerian Dalam Negeri memperingatkan Pemerintah Daerah agar jangan sampai uang disimpan di perbankan hanya untuk mendapatkan bunga.

“Itu yang salah. Dalam rangka menjamin kas, silakan. Tapi kalau tujuannya menyimpan uang di bank dalam rangka mendapatkan bunga, mohon maaf itu keluar dari regulasi,” ucap Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian.

5. Awas KPK

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian mengatakan, pemerintah daerah diminta untuk berhati-hati ketika menaruh uang di Bank. Apalagi jika tujuannya hanya untuk mendapatkan fee oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Menurutnya, hal ini sudah masuk ranah pidana. Di mana ini sudah masuk ke dalam monitoring dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kalau ternyata perpindahan rekening pemerintah daerah, misalnya, dengan tujuan mendapatkan success fee atau sejenisnya untuk kepentingan pribadi, ini sudah wilayah pidana. Rekan-rekan kami di KPK sudah memotret ini. Apabila termonitor, saya yakin rekan-rekan KPK akan melakukan upaya-upaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya

6. Demi Tigkatkan Pendapatan Daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai disimpanya uang Pemerintah Daerah di bank untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah uang Pemda di bank pun semakin besar.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini