Peringatan Keras Tito ke Kepala Daerah soal Belanja: Saya Minta Tolong!

Selasa 01 Juni 2021 16:12 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 01 320 2418525 peringatan-keras-tito-ke-kepala-daerah-soal-belanja-saya-minta-tolong-C6HIQ9wT0y.jpg Mendagri Tito Karnavian (Foto: Okezone)

 JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan belanja pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi tulang punggung utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mampu mendorong belanja pihak swasta.

Oleh karena itu, Dirinya mendorong pemerintah daerah dapat mempercepat realisasi belanja barang dan jasa, salah satunya melalui Surat Edaran (SE) Mendagri bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Baca Juga:  Uang Pemda 'Nganggur' di Bank, Hati-Hati KPK Sudah Memotret Ini

"SE bersama ini menjadi sangat penting karena bisa menjadi landasan hukum sekaligus menjadi pegangan bagi daerah dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa," kata Mendagri dilansir dari Antara, Selasa (1/6/2021).

Percepatan realisasi belanja pemerintah diharapkan dapat membuat uang lebih banyak beredar di tengah masyarakat, sehingga mendongkrak daya beli di tingkat rumah tangga. Peningkatan itu dinilai mampu mengerek pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Baca Juga: Target Pertumbuhan Ekonomi 7%, Tito Minta Percepat Realisasi APBD

Mendagri pun meminta kepala daerah dapat meningkatkan belanja modal pada triwulan kedua tahun 2021. Jenis belanja ini dinilai dapat langsung berdampak kepada masyarakat. Terlebih, triwulan kedua menjadi kunci pertumbuhan ekonomi secara nasional.

"Saya minta teman-teman kepala daerah, tolonglah lihat betul proporsi belanja modal," imbuhnya.

 

Mendagri juga mengingatkan agar belanja modal harus dilakukan melalui program padat karya sehingga banyak pihak yang menerima aliran dana tersebut, terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Namun, pengadaan barang dan jasa melalui UMKM juga mesti memperhatikan kualitas dan harga barang.

Dorongan peningkatan belanja barang dan jasa berkaitan dengan arahan Presiden yang menginginkan pada 2021 menjadi momentum penanganan pandemi sekaligus memulihkan ekonomi secara lebih baik lagi.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi pada 2021 di triwulan pertama masih minus 0,67%. Padahal pertumbuhan ekonomi pada akhir 2022 ditargetkan mencapai angka plus 5% ke atas.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini