Beras hingga Daging Dipajaki, Awas Orang Miskin RI Makin Banyak

Rina Anggraeni, Jurnalis · Rabu 09 Juni 2021 14:06 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 09 320 2422457 beras-hingga-daging-dipajaki-awas-orang-miskin-ri-makin-banyak-nd4lBGSBtX.jpg Pasar Tradisional (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kementerian Keuangan bakal mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan bahan pokok. Tak hanya itu, barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya juga akan dipajaki.

Hal ini akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.010/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, jenis barang kebutuhan pokok yang dimaksud, yakni beras dan gabah,jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan ubi-ubian.

Baca Juga:  Sri Mulyani Bakal Kenakan PPN Sembako

Menanggapi ini, Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudistira perluasan objek PPN ke bahan pangan akan berisiko maraknya barang ilegal.

"Timbulnya risiko barang ilegal, tanpa tarif PPN yang sesuai. sebagai perbandingan kasus kenaikan cukai rokok tahun 2020 mengakibatkan peredaran rokok ilegal naik. Apalagi sembako, sulit mengendalikan pengawasan pajaknya," kata Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Baca Juga:  500 Korporasi Terbesar Dunia Tempatkan 1 Perusahaan di Negara Surga Pajak

Lalu, kenaikan harga pada barang kebutuhan pokok mendorong inflasi, dan menurunkan daya beli masyarakat. Imbasnya bukan saja pertumbuhan ekonomi bisa kembali menurun tapi juga naiknya angka kemiskinan. Sebanyak 73% kontributor garis kemiskinan berasal dari bahan makanan.

"Artinya sedikit saja harga pangan naik, jumlah penduduk miskin akan bertambah," katanya.

Dia menambahkan pengawasan PPN pada bahan makanan relatif sulit dibanding barang retail lain dan biaya administrasi pemungutannya menjadi mahal karena sembako termasuk barang yang rantai pasokannya panjang serta berkaitan dengan sektor informal di pertanian.

"Lalu, kontraproduktif terhadap upaya untuk pemulihan ekonomi, karena kenaikan PPN dibarengi oleh rencana pencabutan subsidi lainnya (subsidi listrik, pengurangan bansos, dll)," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini