ATR Akui Ada Penambangan di Pulau Sangihe

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Rabu 09 Juni 2021 14:31 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 09 320 2422473 atr-akui-ada-penambangan-di-pulau-sangihe-H50k1QjMHk.jpeg Tambang (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR/BPN mengakui ada proses penambangan di Pulau Sangihe. Pulau Sangihe merupakan sebuah pulau kecil terluar di utara wilayah Indonesia atau di kawasan Sulawesi Utara. Proses penambangan akan dilakukan di atas lahan seluas 42.000 hektar.

Perusahan tambang, PT Tambang Mas Sangihe (TMS) telah mengantongi izin lingkungan dan izin usaha produksi pertambangan emas di kawasan tersebut. Berdasarkan pemberitaan BBC Indonesia, perusahaan akan menambang lahan lebih dari 3.500 hektar, dari total 42.000 hektar izin wilayah yang meliputi setengah bagian selatan Pulau Sangihe.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Turun karena Aksi Ambil Untung

ATR menilai izin penambangan yang diperoleh TMS berasal dari pemerintah daerah (pemda). Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menyepakati operasional perusahaan, jika pemda sudah memberikan izin.

"Biasanya Kementerian ESDM itu, biasanya ada persetujuan dari pemerintah daerah. Kalau pemda sudah setuju, maka biasanya ESDM itu akan melanjutkan, jadi itu tidak ada hubungan sama sekali dengan ART/PBN, itu gak ada," ujar Staf Khusus dan Jubir Kementerian ATR/BPN Taufiqulhadi saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (9/6/2021).

 Baca Juga: Harga Minyak Dunia Turun Tipis ke USD71,31/Barel

Dari Peraturan Daerah (Perda) Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2014-2034, mencatat lima kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai kawasan peruntukan pertambangan emas. Lima kecamatan itu adalah Tabukan Selatan, Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara, Manganitu Selatan, dan Tamako.

Beleid tersebut dinilai memberi celah bagi konsesi tambang di Pulau Sangihe. Dengan begitu, akan mengancam lingkungan hidup di kawasan tersebut.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat upaya penambangan tersebut sudah mendapat penolakan dari warga setempat. Menanggapi hal itu Kementerian ATR/BPN menilai perlu adanya ruang dialog antara masyarakat dan pemda setempat.

"Masyarakat harus berbicara dengan Pemda. Benar gak merusak lingkungan? Yang harus diingat bahwa sumber alam yang ada di bumi itulah yang harus digunakan untuk rakyat Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau tidak diambil, maka pemerintah zalim, toh tuhan sudah memberikan kekayaan kok gak diambil," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini