7 Fakta di Balik Jokowi 'Haramkan' Investasi Miras

Shelma Rachmahyanti, Jurnalis · Senin 14 Juni 2021 05:17 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 11 320 2423583 7-fakta-di-balik-jokowi-haramkan-investasi-miras-OReCvjFGou.jpg Investasi Miras (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup investasi minuman keras (miras). Hal ini setelah Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Isi Perpres 49/2021 ini menjelaskan bahwa beberapa ketentuan Perpres 10/2021 yang menjadi aturan pelaksana Undang-Undang tentang Cipta Kerja diubah. Salah satunya tentang penanaman modal (investasi) untuk bidang minuman keras mengandung alkohol (miras/minol).

Baca Juga: Jokowi Tutup Investasi Miras, Pengusaha Bilang Begini 

Berikut fakta-fakta soal investasi miras diharamkan seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Senin (14/6/2021).

1. Perpres 49/2021 soal Miras

Pada Pasal 2 Ayat (2) huruf b Perpres 49/2021, disebutkan bahwa industri minuman keras mengandung alkohol masuk kategori bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau investasi.

"Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLI 11031)," demikian bunyi Pasal 2 Ayat (2) huruf b Perpres 49/2021 sebagaimana dilihat, Senin (7/6/2021).

Baca Juga: Tidak Semua Investasi Miras Ditutup, Ini Kepastian bagi Investor 

2. Aturan Miras Lainnya

 

Ada tiga bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, yakni sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:

a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau

b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

(1a) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Bidang Usaha yang bersifat komersial.

(2) Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a adalah:

a. Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan

b. Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLI 11031).

c. Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

Aturan tentang miras atau minol juga tercantum dalam Pasal 6 Perpres 49/2021 yang merevisi sejumlah ketentuan pada Pasal 6 Perpres 10/2021. Salah satu hal yang diatur dalam Perpres 49/2021, yakni penanaman modal untuk miras atau minol dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

"Persyaratan penanaman modal lainnya yaitu bidang usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol," demikian isi Pasal 6 Ayat (1) huruf d Perpres 49/2021.

Adapaun bidang usaha dengan persyaratan penanaman modal lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d meliputi:

a. Perdagangan Besar Minuman Keras/Beralkohol (importir, distributor, dan sub distributor) (KBLI 46333);

b. Perdagangan eceran minuman keras atau beralkohol (KBLI 47221); dan

c. Perdagangan everan kaki lima minuman keras atau beralkohol (KBLI 47826).

3. Sempat Polemik

Sebelumnya, Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal menuai polemik lantaran mengatur investasi industri miras di sejumlah provinsi dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

Karena adanya klausul yang mengisyaratkan kebolehan investasi untuk industri miras, ormas keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) protes keras.

Alhasil, Presiden Jokowi pun mecabut ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi dari ormas kegamaan itu.

"Saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut,” katanya Selasa 2 Maret 2021.

4. Dampak Investasi

Pengamat ekonomi dari Indef Nailul Huda menilai langkah pemerintah sudah tepat dengan larangan tegas bagi investasi produksi miras. Sedangkan untuk perdagangannya diatur di UU terkait miras.

"Jadi ada kepastian bagi investor. Bahwa tidak boleh investasi ke dalam produksi miras," ujar Huda saat dihubungi Okezone.

Dari sisi investasi ini tentu akan merugikan. Karena Indonesia juga masih memperdagangkan miras, namun memang banyak dari impor karena secara demand masih ada di dalam negeri.

"Tapi dalam sisi pengendalian konsumsi akan positif larangan investasi miras ini. Kalau perlu bisa diperketat saja menggunakan cukai yang sangat tinggi, sehingga demand konsumen berkurang," katanya.

5. Pengusaha soal Investasi Miras

Ketua PHRI Provinsi Sulawesi Utara Nicho Lieke menilai keputusan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sejalan dengan amanat konstitusi, di mana tugas negara dan pemerintah adalah melindungi rakyatnya baik menyangkut agama, keyakinan, kesehatan, ekonomi, dan moral bangsanya.

“Keputusan yang baik. Pemerintah secara jelas menyatakan bahwa tidak akan menerbitkan Izin Usaha Industri (IUI) yang baru. Jadi, perusahaan atau perizinan IUI yang sudah ada tetap berjalan seperti biasa. Kebijakan ini juga demi penerimaan negara dan nasib ribuan tenaga kerja di industri ini,” kata Nicho.

Nicho mengatakan, isi Perpres 49/2021 menjelaskan bahwa beberapa ketentuan Perpres 10/2021 diubah, yang salah satunya tentang penanaman modal untuk bidang minuman mengandung alkohol.

“Kami mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk melindungi pengusaha nasional. Pelaku usaha ingin mendapatkan kepastian,” kata Nicho.

6. MUI Apresiasi Jokowi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah 'menutup pintu' bagi penanaman modal atau investasi minuman keras mengandung alkohol (miras/minol).

Kebijakan itu tertuang dalam Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

"MUI tentu saja harus memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang secara resmi telah melarang kegiatan penanaman modal atau investasi di bidang minuman keras (miras) lewat peraturan presiden (Perpres) nomor 49 tahun 2021 yang mengubah Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang Usaha Penanaman Modal," kata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas.

7. Waspada Barang Impor

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengomentari soal investasi miras yang dilarang Presiden Jokowi dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021.

Perpres tersebut mengatur industri minuman keras atau minuman beralkohol sebagai bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal.

Dalam penilaiannya, dia lebih mendukung bila investasi miras dibuka agar roda perekonomian nasional bergerak.

"Kalau tidak ada investasi yang ada hanya pedagang saja. Lalu mereka impor. Sayang sekali karena tidak ada pembangunan pabrik dan truk logistik yang mengangkut. Kalau soal halal haram itu urusan masing-masing, tidak semua orang Indonesia beragama Islam," ujar Agus saat dihubungi Okezone

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini