3. Ada Rumas Dinas PNS
Pembangunan rumah dinas PNS di Ibu Kota Baru akan dilakukan pada 2022. Proyek ini menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
"Pembangunan perumahan namun perumahan yang khusus dibangun tidak menggunakan dana APBN. Nanti jenisnya rumah dinas yang menggunakan skema KPBU," ujar Direktur Jenderal Perumahan Khalawi Abdul Hamid.
4. Merefleksikan Kebutuhan Pemerataan Pembangunan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemindahan ibu kota menjadi penting karena merefleksikan kebutuhan pemerataan pembangunan, non-Jawa dan non-Jakarta sentris. Hal ini sebagai upaya reorientasi pemerataan pembangunan dan transformasi perekonomian.
“Di mana kebutuhan Indonesia masa depan yang modern, mobilitas tinggi, demografi berubah, dan lingkungan sustainable,” tandasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)