Pengawasan Diperketat, OJK 'Musnahkan' 3.193 Fintech Ilegal

Oktiani Endarwati, Jurnalis · Senin 21 Juni 2021 15:17 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 21 320 2428491 pengawasan-diperketat-ojk-musnahkan-3-193-fintech-ilegal-i3XvFwV8A0.jpeg OJK Tindak Fintech Ilegal. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - OJK bersama-sama Kementerian Lembaga yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi memperbaharui sistem pengawasan untuk menindak Financial Technology (Fintech) ilegal. Sejak 2018 hingga saat ini lebih dari 3.193 fintech ilegal berhasil ditindak.

"Sistem pengawasan di internal OJK juga sedang kami upgrade. Kami sedang membangun Pusat Data Fintech Lending (PUSDAFIL) yakni pengawasan dengan memanfaatkan sistem informasi. Progresnya saat ini sudah sekitar 80an perusahaan yang terkoneksi/terintegrasi ke PUSDAFIL dan tentunya integrasi ini masih terus berjalan," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Riswinandi , Senin (21/6/2021).

Baca Juga: Satgas Investasi: Semua Penawaran Pinjaman Online Melalui SMS Ilegal

Dia melanjutkan, nantinya transaksi seluruh Fintech P2P dapat dimonitor dan diawasi secara langsung oleh OJK baik itu pengawasan terhadap limit pinjaman, monitor TKB90 (Tingkat Keberhasilan 90 hari), kepatuhan wilayah penyaluran pinjaman dan lainnya. Diharapkan dengan hadirnya sistem pengawasan ini nantinya dapat semakin memperkuat pengawasan fintech.

"Dari sisi regulasi, kami juga sedang melakukan review sekaligus pembaharuan pada POJK 77/2016 mengenai Fintech P2P Lending. Beberapa hal yang nantinya akan kami sesuaikan dan perbaiki tentunya mengikuti perkembangan industri Fintech P2P dalam beberapa tahun terakhir," jelasnya.

Baca Juga: Daftar 125 Fintech Resmi, Cek di Sini Biar Enggak Ketipu

Terutama terkait ketentuan permodalan, governance, manajemen risiko, perizinan dan kelembagaan, serta kami ingin mendorong P2P agar dapat lebih resilience dan memiliki kualitas yang baik untuk bersaing secara sehat.

"Di samping itu upaya literasi tetap harus ditingkatkan agar masyarakat pengguna P2P dapat lebih mengetahui Platform P2P yang terdaftar dan berizin dari OJK," kata Riswinandi.

Sebelumnya, Penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 125 perusahaan hingga 10 Juni 2021. Ada penambahan delapan penyelenggara fintech lending berizin yaitu, PT Duha Madani Syariah, PT Sol Mitra Fintec.

Kemudian PT Satustop Finansial Solusi, PT Dana Bagus Indonesia, PT Fintek Digital Indonesia, PT Solusi Teknologi Finansial, PT Komunal Finansial Indonesia, dan PT Cerita Teknologi Indonesia.

Selain itu, terdapat enam pembatalan tanda bukti terdaftar fintech lending yaitu, PT Mikro Kapital Indonesia, PT Pasar Dana Teknologi, PT Teknologi Finansial Asia, dan PT Artha Simo Indonesia dikarenakan belum menyampaikan pemenuhan persyaratan perizinan sehingga penyelenggara tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta pembatalan tanda terdaftar PT Empat Kali Indonesia dan PT Indo Fintek Digital dikarenakan ketidakmampuan penyelenggara meneruskan kegiatan operasional.

"OJK mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar/berizin dari OJK," tulis keterangan resmi OJK

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini