Penyederhanaan Birokrasi Jangan Sampai Rugikan Karier dan Kesejahteraan PNS
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin mengingatkan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, kecermatan, objektivitas, keadilan, efisiensi dan transparansi. Selain itu, jangan sampai merugikan PNS baik segi karier maupun kesejahteraan.
“Hal ini untuk menjaga agar pelayanan publik tetap dapat dilaksanakan secara optimal. Sementara bagi ASN yang mengalami transformasi jabatan dimaksud, tidak dirugikan dari aspek kesejahteraan maupun karirnya,” tuturnya, Rabu (1/7/2021).
Baca Juga: Ma'ruf Amin: PNS Wajib Jadi Teladan Protokol Kesehatan
Dirinya juga menginstruksikan kepada instansi yang belum melakukan penyederhanaan birokrasi untuk segera merealisasikannya. Hal ini sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Sebagai Ketua Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, saya minta kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang belum melakukan penyederhanaan birokrasi, agar segera dapat melaksanakannya sesuai arahan presiden,” katanya.
Baca Juga: Wapres: Penyederhanaan Birokrasi Harus Ubah Pola Pikir dan Budaya Kerja PNS
Dia mengatakan sebagaimana arahan presiden bahwa penyederhanaan birokrasi adalah sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah. Dimana hal ini ditekankan pada tiga aspek yang meliputi transformasi organisasi, transformasi manajemen kinerja, dan transformasi jabatan.
