Penyederhanaan Birokrasi Jangan Sampai Rugikan Karier dan Kesejahteraan PNS

Dita Angga R, Jurnalis · Kamis 01 Juli 2021 10:49 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 01 320 2433675 penyederhanaan-birokrasi-jangan-sampai-rugikan-karier-dan-kesejahteraan-pns-Q5uYSipu2j.jpg Penyederhanaan Birokasi PNS. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin mengingatkan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, kecermatan, objektivitas, keadilan, efisiensi dan transparansi. Selain itu, jangan sampai merugikan PNS baik segi karier maupun kesejahteraan.

“Hal ini untuk menjaga agar pelayanan publik tetap dapat dilaksanakan secara optimal. Sementara bagi ASN yang mengalami transformasi jabatan dimaksud, tidak dirugikan dari aspek kesejahteraan maupun karirnya,” tuturnya, Rabu (1/7/2021).

Baca Juga: Ma'ruf Amin: PNS Wajib Jadi Teladan Protokol Kesehatan

Dirinya juga menginstruksikan kepada instansi yang belum melakukan penyederhanaan birokrasi untuk segera merealisasikannya. Hal ini sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Sebagai Ketua Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, saya minta kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang belum melakukan penyederhanaan birokrasi, agar segera dapat melaksanakannya sesuai arahan presiden,” katanya.

Baca Juga: Wapres: Penyederhanaan Birokrasi Harus Ubah Pola Pikir dan Budaya Kerja PNS

Dia mengatakan sebagaimana arahan presiden bahwa penyederhanaan birokrasi adalah sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah. Dimana hal ini ditekankan pada tiga aspek yang meliputi transformasi organisasi, transformasi manajemen kinerja, dan transformasi jabatan.

Seperti diketahui, penyederhanaan birokrasi salah satunya dilakukan dengan pemangkasan jabatan struktural menjadi dua level yaitu eselon I dan II. Sejauh ini sebanyak 41.272 struktur yang telah disederhanakan di 91 kementerian/lembaga.

Sementara itu dari data terakhir miliki Kemendagri sebanyak 128 pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah diberikan pertimbangan teknis penyederhanaan struktur. Kemudian ada 18 pemerintah provinsi yang telah divalidasi Kemendagri dan diserahkan ke Kementerian PANRB.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini