6 Bantuan yang Cair saat PPKM Darurat, Bansos Tunai hingga BLT UMKM

Hafid Fuad, Jurnalis · Jum'at 02 Juli 2021 21:28 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 02 320 2434707 6-bantuan-cair-yang-saat-ppkm-darurat-bansos-tunai-hingga-blt-umkm-5V5NBkW9Uq.jpeg Bansos Tunai (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah siap injak rem dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat di Jawa-Bali mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

Walaupun tidak menggunakan istilah lockdown, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyiapkan berbagai bantuan seperti bansos tunai untuk meringankan dampak negatif pada sistem perekonomian nasional. Karena itu berbagai skema bantuan dari yang sudah dilakukan akan kembali digulirkan.

Seperti sebelumnya, bantuan akan ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan membantu meringankan pelaku usaha khususnya usaha kecil.

Lalu apa saja bantuan yang cair saat PPKM Darurat? Berikut Okezone merangkumnya, Jakarta, Jumat (2/7/2021).

 

1. Bansos Tunai

Kementerian Keuangan akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,1 triliun untuk program Bantuan Sosial Tunai (BST) selama pelaksanaan PPKM Darurat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran tersebut nantinya akan diberikan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 34 provinsi Indonesia.

Baca Juga: Asyik! 1 Keluarga Bisa Dapat BLT PKH Rp10,8 Juta 

Bansos tunai ini nantinya akan diberikan selama dua bulan, dimulai pada Juli-Agustus mendatang. Adapun setiap bulannya KPM akan menerima dana bantuan Rp300.000.

"Dan ini dilakukan setiap bulannya dengan indeks Rp300.000 per kelompok penerima per bulan," ujar Sri Mulyani dalam sesi webinar.

Menurut dia pemberian bantuan juga diberikan kepada yang belum sama sekali mendapatkan uluran tangan dari pemerintah seperti program PKH maupun kartu sembako. Pemberian bantuan PPKM Darurat sesuai dengan nomor induk kependudukan (NIK). Pencairan BLT rencananya digulirkan Juli-Agustus.

"Jadi kriterianya diberikan kepada mereka yang belum menerima PKH ataupun kartu sembako. Dengan kriteria tersebut yang nantinya akan dihubungi," tuturnya.

Terkait teknis penyaluran akan dilakukan melalui Kantor Pos, sedangkan BPNT dan program PKH disalurkan melalui Bank Himbara. "Intinya, kita akan secepatnya menyalurkan bansos tunai," kata dia.

2. Diskon Listrik

Kementerian Keuangan juga akan menambah diskon listrik hingga bulan September. Rencananya perpanjangan diskon listrik sebesar 50% bagi pelanggan 450VA dan 25% bagi pelanggan 900VA dari bulan Juli sampai September 2021.

"Ini diberikan kepada 32,6 juta pelanggan, sehingga dibutuhkan tambahan anggaran Rp1,91 Triliun," kata Sri Mulyani.

Namun, pemberian diskon listrik ini akan berkurang dari sebelumnya, sehingga pelanggan 450 VA tidak lagi menerima potongan 100 persen, begitu juga pelanggan 900 VA tidak lagi 50 persen.

"Untuk PPKM darurat, akan diperpanjang lagi diskon 50 persen untuk 450 VA, dan 900 VA dengan 25 persen sampai kuartal tiga. Jadi durasinya diperpanjang sampai September," ujar Sri Mulyani.

Dengan alokasi untuk semester 1 yang sudah dibayarkan Rp 5,67 triliun membuat total diskon listrik untuk kelompok menengah bawah Rp 7,58 triliun.

Selain itu, pemerintah disebutnya juga akan memberikan bantuan rekening minimum dan biaya beban/abonemen. Durasi program ini juga diperpanjang hingga September 2021, dengan sasaran 1,14 juta.

"Diskon diturunkan dari 100 persen sekarang menjadi 50 persen. Perkiraan kebutuhan dananya Rp 420 miliar sedangkan untuk semester 1 sudah dicover Rp 1,275 triliun. Sekarang total anggaran dalam biaya abomenen Rp 1,69 triliun," tuturnya.

3. BLT Desa

Berikutnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menjanjikan penyaluran BLT Desa khususnya di zona merah COVID-19.

"Diberikan kepada warga miskin atau yang tidak mampu di desa dengan besaran Rp300 Ribu per kelompok penerima per bulan sehingga akan diperkirakan 8 juta kelompok penerima dengan anggaran Rp28,8 Triliun," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyampaikan Dana Desa sebesar Rp72 Triliun diprioritaskan untuk BLT Desa dalam rangka membantu masyarakat miskin di desa yang terdampak COVID-19. Hingga 1 Juli, penyaluran Dana Desa sudah 38,1 persen atau sebanyak Rp27,41 Triliun.

Sedangkan Dana Desa untuk BLT Desa yang sudah terealisasi baru Rp5,05 triliun atau 17,5 persen dari target dan baru disalurkan kepada 5,02 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Artinya di dalam dana desa itu masih ada anggaran yang sangat memadai karena baru 5 juta yang mendapatkan dan baru Rp5 Triliun yang dibelanjakan," kata Sri Mulyani.

Lebih detailnya KPM untuk BLT Desa kategori petani dan buruh tani sebanyak 2,46 juta (49,2 persen), pedagang dan UMKM 216,05 ribu (4,32 persen), nelayan dan buruh nelayan 165,503 ribu (3,31 persen), kemudian buruh pabrik 96,99 ribu (1,94 persen), lalu guru 9,38 ribu (0,9 persen) dan kelompok lainnya sebanyak 1,55 juta (31 persen).

Demi mengakselerasi penyaluran BLT Desa, Kemenkeu dengan Kementerian Desa PDTT akan memberikan relaksasi bagi penerima BLT, yakni penetapan KPM melalui review penduduk miskin di desa menurut data kelompok penerima manfaat 2020.

4. PKH dan Kartu Sembako

 

Berikutnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mempercepat pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako di bulan ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, alokasi penyaluran PKH untuk 2021 sebesar Rp28,31 Triliun dengan realisasi hingga kuartal II baru Rp13,96 Triliun dengan rincian Rp6,83 Triliun pada kuartal I untuk 9,67 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Rp7,3 Triliun pada kuartal II untuk 9,9 juta KPM.

Rinciannya, bantuan yang diterima oleh ibu hamil (bumil) dan anak usia dini sebesar Rp3 juta per tahun, untuk siswa SD Rp900 ribu per tahun, SMP Rp1,5 juta per tahun, SMA Rp2 juta per tahun, serta disabilitas dan lansia sebesar Rp2,4 juta per tahun.

"Kuartal ketiga ini kita akan mempercepat penyalurannya pada bulan Juli sehingga KPM akan mendapatkan tiga bulan sekaligus di bulan Juli ini dan diharapkan akan memperkuat daya tahan sosial dari para keluarga PKH dan keluarga PHK juga mendapatkan penyaluran Kartu Sembako," ungkapnya.

Selain itu, alokasi kartu sembako sebanyak Rp42,37 Triliun, namun realisasi hingga Juni baru mencapai Rp17,75 Triliun dengan realisasi output 15,9 juta KPM dari target total 18,8 juta KPM.

Kementerian Sosial, kata Menkeu, sudah diminta untuk mempercepat penyaluran dan memenuhi target 18,8 juta penerima sesuai dengan alokasi anggaran. "Jadi masih ada ruang bagi hampir 3 juta kelompok penerima yang bisa diberikan kartu sembako sebesar Rp200 Ribu per bulan," katanya.

5. BLT UMKM

 

Sri Mulyani juga berencana menambah target penerima bantuan produktif untuk usaha kecil (BPUM) bagi UMKM. Dia menyasar 3 Juta UMKM jadi penerima baru bansos senilai Rp1,2 Juta. Penyaluran ini akan diberikan sejak diberlakukan PPKM darurat per 3 Juli 2021.

BPUM ini bantuan produktif dengan alokasinya sebesar Rp 15,36 Triliun. Targetnya untuk 12,8 juta usaha mikro dimana mereka mendapatkan Rp 1,2 Juta bantuan produktif cash.

Hingga kuartal dua 2021 kemarin, BPUM sudah disalurkan untuk sekitar 9,8 juta UMKM atau sebesar Rp 11,76 Triliun.

"Untuk PPKM darurat ini sejak bulan Juli kita berharap sampai September untuk sisa anggarannya Rp 3,6 Triliun bagi 3 juta UMKM nanti bisa diberikan. Sehingga juga sekali lagi membantu masyarakat pada kondisi PPKM darurat," ungkapnya.

 

6. Kartu Prakerja

Pemerintah juga akan memperpanjang pendaftaran program Kartu Prakerja pada semester dua 2021 seiring diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut telah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp10 Triliun untuk 2,8 juta peserta program Kartu Prakerja.

"Semester dua dan berkaitan dengan ppm mikro kita berharap akan bisa tersalurkan Rp10 Triliun lagi untuk 2,8 juta peserta," sebut Sri Mulyani.

Dia menjelaskan program Kartu Prakerja merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meringankan masyarakat dalam kondisi pandemi.

Sama seperti sebelumnya, penerima manfaat program ini akan memperoleh pelatihan yang nilainya sebesar Rp1 juta. Lalu, uang tunai senilai Rp2,4 juta, serta uang Rp150 ribu untuk penerima manfaat yang mengisi survei sebanyak tiga kali.

"Jadi total manfaat adalah Rp3,55 Juta dalam berbagai bentuk," jelasnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini