6 Bantuan yang Cair saat PPKM Darurat, Bansos Tunai hingga BLT UMKM
2. Diskon Listrik
Kementerian Keuangan juga akan menambah diskon listrik hingga bulan September. Rencananya perpanjangan diskon listrik sebesar 50% bagi pelanggan 450VA dan 25% bagi pelanggan 900VA dari bulan Juli sampai September 2021.
"Ini diberikan kepada 32,6 juta pelanggan, sehingga dibutuhkan tambahan anggaran Rp1,91 Triliun," kata Sri Mulyani.
Namun, pemberian diskon listrik ini akan berkurang dari sebelumnya, sehingga pelanggan 450 VA tidak lagi menerima potongan 100 persen, begitu juga pelanggan 900 VA tidak lagi 50 persen.
"Untuk PPKM darurat, akan diperpanjang lagi diskon 50 persen untuk 450 VA, dan 900 VA dengan 25 persen sampai kuartal tiga. Jadi durasinya diperpanjang sampai September," ujar Sri Mulyani.
Dengan alokasi untuk semester 1 yang sudah dibayarkan Rp 5,67 triliun membuat total diskon listrik untuk kelompok menengah bawah Rp 7,58 triliun.
Selain itu, pemerintah disebutnya juga akan memberikan bantuan rekening minimum dan biaya beban/abonemen. Durasi program ini juga diperpanjang hingga September 2021, dengan sasaran 1,14 juta.
"Diskon diturunkan dari 100 persen sekarang menjadi 50 persen. Perkiraan kebutuhan dananya Rp 420 miliar sedangkan untuk semester 1 sudah dicover Rp 1,275 triliun. Sekarang total anggaran dalam biaya abomenen Rp 1,69 triliun," tuturnya.
3. BLT Desa
Berikutnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menjanjikan penyaluran BLT Desa khususnya di zona merah COVID-19.
"Diberikan kepada warga miskin atau yang tidak mampu di desa dengan besaran Rp300 Ribu per kelompok penerima per bulan sehingga akan diperkirakan 8 juta kelompok penerima dengan anggaran Rp28,8 Triliun," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyampaikan Dana Desa sebesar Rp72 Triliun diprioritaskan untuk BLT Desa dalam rangka membantu masyarakat miskin di desa yang terdampak COVID-19. Hingga 1 Juli, penyaluran Dana Desa sudah 38,1 persen atau sebanyak Rp27,41 Triliun.
Sedangkan Dana Desa untuk BLT Desa yang sudah terealisasi baru Rp5,05 triliun atau 17,5 persen dari target dan baru disalurkan kepada 5,02 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Artinya di dalam dana desa itu masih ada anggaran yang sangat memadai karena baru 5 juta yang mendapatkan dan baru Rp5 Triliun yang dibelanjakan," kata Sri Mulyani.
Lebih detailnya KPM untuk BLT Desa kategori petani dan buruh tani sebanyak 2,46 juta (49,2 persen), pedagang dan UMKM 216,05 ribu (4,32 persen), nelayan dan buruh nelayan 165,503 ribu (3,31 persen), kemudian buruh pabrik 96,99 ribu (1,94 persen), lalu guru 9,38 ribu (0,9 persen) dan kelompok lainnya sebanyak 1,55 juta (31 persen).
Demi mengakselerasi penyaluran BLT Desa, Kemenkeu dengan Kementerian Desa PDTT akan memberikan relaksasi bagi penerima BLT, yakni penetapan KPM melalui review penduduk miskin di desa menurut data kelompok penerima manfaat 2020.
