JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir 2021 akan mencapai Rp1.929,6 triliun. Jumlah tersebut setara 98,2% dari pagu Rp1.954,5 triliun.
"Sampai semester II kita perkirakan 98,2% dari pagu akan terpakai atau Rp1.929,6 triliun," katanya dilansir dari Antara, Senin (12/7/2021).
Baca Juga: Sri Mulyani Mau Terapkan Pajak Karbon, Pengusaha Beri 3 Catatan
Sri Mulyani menuturkan perkiraan tersebut tumbuh empat% dari realisasi belanja pemerintah pusat tahun lalu yang hanya 92,8% dari pagu Rp1.975,2 triliun yakni Rp1.833 triliun.
"Ini lebih baik dari sisi%tase dan secara nominal," ujarnya.
Baca Juga: Reformasi Pajak, Sri Mulyani: APBN Punya Daya Batas
Menurut Sri Mulyani, realisasi belanja pemerintah pusat akan sangat bergantung pada kesiapan kementerian/lembaga (K/L) dalam mendorong belanjanya.
Dia menjelaskan kesiapan K/L dalam melanjutkan atau menyelesaikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan pada semester II akan berimplikasi terhadap tercapainya perkiraan tersebut.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani meminta bagi K/L yang tidak mampu merealisasikan anggaran belanja atau mengalami kesulitan dalam eksekusi agar mengalokasikannya untuk penanganan COVID-19.
Sementara itu, Sri Mulyani memperkirakan untuk realisasi TKDD tahun ini akan mencapai Rp770 triliun dari Rp795 triliun atau 96,9%.
Ia menegaskan penyaluran TKDD terutama DAK fisik, DAK nonfisik, dan dana desa sangat dipengaruhi oleh kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyalurannya.
"Pada semester I ada kesulitan dan ini memberikan sinyal kepada kita mengenai kapasitas daerah-daerah," ujarnya.
Ia melanjutkan, untuk BLT fesa diperkirakan akan terealisasi 69% dari total pagu pada tahun ini sehingga diharapkan dapat menjadi bantalan sosial bagi masyarakat.
"Kita meminta Kementerian Desa melakukan relaksasi dan akselerasi sehingga dana desa betul-betul bisa membantu masyarakat desa," tegasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)