Pengusaha Kibarkan Bendera Putih, Ini Kondisi yang Terjadi jika PPKM Darurat Diperpanjang
Dunia usaha pun berharap pemerintah segera hadir. Misalnya memberikan bantuan hingga subsidi gaji kepada para pekerja.
“Yang harus dilakukan pemerintah itu harus adil dengan APBN artinya bantuan sosial, subsidi gaji, bantuan modal pada UMKM dan korporasi, untuk segera di keluarkan supaya para penguasaha memiliki daya tahan. Kemudian yang kedua menetapkan kebijakan keringanan pajak bagi para pengusaha,” terang dia.
Sarman menambahkan agar pemerintah dapat melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan yang terjadi di lapangan, untuk melihat keefektifan dari aturan yang telah dibuat. Contohnya, ketika ada pengusaha yang meminta renggang waktu untuk mencicil pinjaman pokok, dalam realitanya pada bank satu dengan bank lain kebijakannya bisa berbeda.
Semestinya aturan dasarnya sama. Dari hal itu, Hippi menginginkan pihak pemerintah untuk melakukan evaluasi di lapangan.
“Jika apabila kebijakan dari sumbernya belum jelas, bikin yang pasti. Sehingga kebijakan dari atas (pusat) dengan pengambil keputusan yang berada dibawah bisa sama. Dengan begitu para pengusaha tidak kesulitan dan dibingungkan,” tandasnya.
(Feby Novalius)
