Cara Bangun Perekonomian Desa agar Bangkit di Tengah Pandemi

Azhfar Muhammad, Jurnalis · Sabtu 14 Agustus 2021 14:01 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 14 320 2455539 cara-bangun-perekonomian-desa-agar-bangkit-di-tengah-pandemi-Bfz4e9dvFs.jpg Pembangunan Desa di Tengah Pandemi Sangat Penting. (Foto: Okezone.com/Indonesia Travel)

JAKARTA - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengungkapkan bahwa pembangunan desa di tengah pandemi sangat penting.

"Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang tentunya harus kita bangun khususnya di masa pandemi yang membuat perekonomian di desa bisa bangkit," kata Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan PDTT Sugito dalam webinar, Sabtu (14/8/2021).

Baca Juga: Fakta PPKM Mikro di 23.000 Desa, Penyaluran Dana Naik Drastis

Sugito mengatakan, setiap desa memiliki potensi, lahan dan memiliki aset untuk bisa dioptimalkan untuk bisa meningkatkan berbagai pembangunan desa khususnya ekonomi melalui lahan pembangunan dan pertanian.

"Agar desa berdaya dalam menjalankan kewenangannya, Undang-Undang Desa memandatkan desa berhak memperoleh sumber-sumber pendapatan dan untuk menunjang itu tentu diperlukan adanya pembangunan desa dan desa membangun," ungkapnya.

Baca Juga: Tak Cuma BLT, Dana Desa Juga Masalah di Rekening

Menurutnya, pembangunan desa melalui pendekatan pelayanan sosial dasar, pengembanganan sumber pendapatan usaha ekonomi desa, pemberdayaan SDA dan teknologi serba guna.

"Tak hanya itu, desa membangun juga penting dari adanya stagnansi di masa pandemi Covid-19 berupa kegiatan berbasis Inisiatif Masyarakat atau Partisipatif, dukungan dana desa sebagai dukungan alokasi dana desa serta pendampingan-pendampingan komunitas dan pemerintah," pungkasnya.

Sebagai informasi, pendapatan dana desa dapat diperoleh dari PADesa, Dana Desa dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kab/Kota, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari APBD Kab/Kota dan/atau APBD Provinsi, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini