Share

Kemenkeu Klaim Angka Kemiskinan Terus Turun sejak Awal 2021

Rina Anggraeni, Jurnalis · Rabu 18 Agustus 2021 11:49 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 18 320 2457168 kemenkeu-klaim-angka-kemiskinan-terus-turun-sejak-awal-2021-qR1ZvDpPSN.jpg Kemenkeu (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, mengatakan tingkat kemiskinan sudah mulai menurun per Maret 2021

"Tingkat kemiskinan kita bisa mulai turun bahkan di-early 2021 ketika tingkat pertumbuhan ekonominya masih minus 0,7% secara year-on-year," ujar Febrio dalam video virtual, Rabu (18/8/2021).

Meskipun, Febrio juga mengakui bahwa perbaikannya memang masih terbatas. Karenanya, lanjut Febrio, hal-hal inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mendesain kebijakan perlindungan sosial yang lebih baik lagi ke depannya.

"APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi," katanya.

Baca Juga: HUT Kemerdekaan ke-76 RI, Sri Mulyani: Berjuang untuk Bisa Melalui Pandemi

Untuk itu, ada enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022 seperti yang disampaikan pada pidato Presiden RI tanggal 16 Agustus 2021. Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Pandemi Covid-19 Akan Jadi Endemi pada 2022

Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

Untuk menjalankan enam fokus kebijakan tersebut, alokasi belanja negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4% dari belanja negara. Sedangkan anggaran perlindungan sosial dan Pendidikan masing-masing dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun dan Rp541,7 triliun.

Selanjutnya, pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp384,8 triliun, dan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,4 triliun. Dari sisi penerimaan, pendapatan negara pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp1.840,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp333,2 triliun. Dengan komposisi belanja dan penerimaan tersebut, defisit anggaran tahun 2022 direncanakan sebesar 4,85% terhadap PDB atau Rp868,0 triliun.

“Rencana defisit tahun 2022 yang lebih kecil dari outlook 2021 memiliki arti penting sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal, mengingat tahun 2023 defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke disiplin fiskal yaitu defisit maksimal 3% PDB”, terang Febrio.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini