Share

Bansos Dipercepat tapi Ada Rumah Listrik Watt Besar Terima Bantuan, Cek 5 Faktanya

Shelma Rachmahyanti, MNC Media · Minggu 29 Agustus 2021 05:38 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 28 320 2462550 bansos-dipercepat-tapi-ada-rumah-listrik-watt-besar-terima-bantuan-cek-5-faktanya-Fd9K6F6xPi.jpg Penyaluran BLT ke Masyarakat. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah terus menggenjot penyaluran berbagai bantuan sosial sebagai salah satu bantalan dan jaring pengaman sosial demi menekan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian, terutama bagi masyarakat kelas bawah.

Berikut fakta-fakta pencairan bansos tunai yang dirangkum Okezone di Jakarta, Minggu (29/8/2021).

1. BNI Dorong Realisasi Penarikan Dana

Kementerian Sosial RI bersama bank penyalur dana bantuan sosial atau Bansos menyerukan agar penerima bantuan yang sudah menerima dananya, agar segera menarik uang tersebut dan menggunakannya. Salah satu bank penyalur yang menyerukan imbauan penarikan segera dana bansos tersebut adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI.

Corporate Secretary BNI Mucharom mengatakan, pihaknya mendapatkan amanat dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial RI, untuk menyalurkan Bansos. Hingga saat ini, BNI ditugaskan untuk menyalurkan Program Sembako kepada 5,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total dana sebesar Rp10,21 triliun.

BNI juga ditugaskan untuk menyalurkan Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 4,1 juta KPM dengan total dana sebesar Rp7,29 triliun. KPM penerima bantuan tersebut tersebar di 108 kota dan kabupaten.

Baca Juga: Menko Airlangga: Program Kartu Prakerja Sesuai dengan Minat dan Kebutuhan Masyarakat

“Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah, khususnya Ibu Menteri Sosial RI, yang terus memantau jalannya proses penyalutan dan pencairan Bantuan Sosial baik PKH maupun Program Sembako yang saat ini terus dilakukan upaya percepatannya,” ujar Mucharom.

2. Jaga Tren Pemulihan Ekonomi

Dalam rangka menjaga tren pemulihan ekonomi di Triwulan III-2021, Program PEN akan terus ditingkatkan dan tetap menjadi instrumen utama penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Komitmen Pemerintah ditunjukkan melalui refocusing Anggatan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan meningkatkan anggaran Program PEN 2021 hingga saat ini telah mencapai sebesar Rp744,77 triliun.

Baca Juga: BLT UMKM Rp1,2 Juta Segera Berakhir, Cek Penerima di BRI! Jangan Lupa Siapkan KTP

Akselerasi realisasi anggaran terus diupayakan, per 20 Agustus 2021, Program PEN telah terealisasi sebesar Rp326,16 triliun. Dari klaster insentif usaha telah terealisasi sebesar 81,8% atau Rp51,39 triliun dari pagu sebesar Rp62,83 triliun. Realisasi anggaran dan program tersebut telah memberikan manfaat antara lain untuk pemberian insentif PPh 21 DTP untuk 73.970 pemberi kerja; insentif PPh Final UMKM DTP untuk 116.979 UMKM; Penurunan Tarif PPh Badan; dan sebagainya.

3. BLT PKL Rp1,2 Juta Akan Cair

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu bansos yang akan cair adalah BLT untuk pedagang kecil seperti PKL hingga warteg. Besaran BLT PKL ini mencapai Rp1,2 juta menyasar 1 juta pelaku usaha. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp1,2 triliun.

"Bantuan PKL ditargetkan dapat tersalurkan sebesar Rp1,2 triliun kepada 1 juta peserta baru di Triwulan III-2021 ini," kata Airlangga dalam keterangan resminya.

Nantinya penyaluran BLT PKL dilakukan oleh TNI dan Polri. Sebab, hingga saat ini, pelaku usaha kecil belum mendapatkan bantuan Rp1,2 juta tersebut. "Ini regulasinya sudah disiapkan," ujar Airlangga belum lama ini.

4. Rumah dengan Listrik Watt Besar Terima Bantuan

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengakui penyaluran bansos belum tepat sasaran. Hal ini terungkap menyusul adanya temuan warga pengguna listrik dengan daya tinggi ikut menerima program jaring pengaman sosial tersebut.

"Jadi kalau bagaimana mungkin dia terima itu bantuan yang rumahnya misalkan 10.000 watt ternyata dia menerima bantuan dan ini ada yang begitu," ujar Risma.

5. Perbaikan Mekanisme Penyaluran Bansos Diperlukan

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, perlu adanya perbaikan mekanisme penyaluran bansos melalui data terpadu. Data terpadu berupa integrasi data kependudukan, data kemiskinan yang mengacu pada rilis Badan Pusat Statistik (BPS), pelanggan listrik, data UMKM, data BPJS kesehatan, hingga data BPJS Ketenagakerjaan.

Dia menghitung, jumlah kelas menengah yang rentan miskin di Indonesia tercatat mencapai 115 juta orang sebelum pandemi Covid-19. Jumlah tersebut mengalami tren kenaikan selama pandemi berlangsung.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini