Nilai SKD CPNS Penuhi Passing Grade Belum Tentu Lolos, Ini Alasannya
JAKARTA - BKN sedang mengggelar seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS. Di mana untuk lolos ke tahap berikutnya para peserta harus memenuhi beberapa ketentuan.
Pertama, peserta harus memenuhi nilai ambang batas atau passing grade. Untuk formasi umum, passing grade adalah 65 untuk tes wawasan kebangsaan (TWK), 80 untuk tes intelegensia umum (TIU), dan 166 untuk tes karakteristik pribadi (TKP).
Sementara itu ketentuan nilai ambang batas ini dikecualikan bagi peserta yang mendaftar pada penetapan formasi khusus. Dimana bagi putra/putri lulusan terbaik berpredikat (cumlaude) dan diaspora, nilai kumulatif SKD paling rendah adalah 311 dan nilai TIU paling rendah 85.
Bagi penyandang disabilitas harus mencapai nilai kumulatif SKD paling rendah 286 dengan TIU paling rendah 60. Sementara, bagi putra/putri Papua dan Papua Barat harus mencapai nilai kumulatif paling rendah 286 dan TIU paling rendah 60.
Baca Juga: Tes SKD CPNS, Tjahjo Kumolo Waspadai Calo
Pengecualian lainnya juga diberikan untuk jabatan-jabatan tertentu pada penetapan kebutuhan umum. Pada jabatan Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Pendidik Klinis, ditetapkan nilai kumulatif SKD paling rendah 311 dan nilai TIU paling rendah 80.
Jabatan lain yang diberi pengecualian adalah ABK, Rescuer, dan Pengamat Gunung Api. Pada jabatan tersebut nilai kumulatif SKD paling rendah 286 dan nilai TIU 70.
Namun, jangan merasa aman dulu jika sudah memenuhi passing grade. Pasalnya masih ada ketentuan lain yang harus dipenuhi yakni masuk dalam peringkat tertinggi. Hal ini sebagaimana yang diatur didalam PermenPANRB No.27/2021.
Baca Juga: Rincian Passing Grade SKD CPNS 2021
“Pengumuman hasil SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan paling banyak 3 tiga kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas,” demikian kutipan pasal 40 ayat 5.
Pada ketentuan lain disebutkan bahwa jika terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas tiga kali jumlah kebutuhan Jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, sampai dengan TWK.
Namun jika masih sama dan berada pada batas tiga kali jumlah kebutuhan Jabatan, terhadap pelamar diikutkan tahap selanjutnya yakni seleksi kompetensi bidang (SKB).
Ekuitas BUMN juga naik signifikan. Hingga akhir 2019, total Ekuitas seluruh perseroan mencapai Rp800 triliun. Sementara, laba bersihnya mencatatkan angka positif di akhirnya 2019 senilai Rp152 triliun. Meski begitu, angka ini menurun bila dibandingkan dengan periode yang sama 2018 yang mencapai Rp189 triliun.
Sementara itu, capital expenditure (Capex) atau belanja modal BUMN juga mengalami peningkatan. Pada 2015, jumlah agregat Capex dalam satu tahun mencapai Rp221 triliun. Angka ini semakin meningkat dari tahun ke tahun hingga puncaknya pada akhir 2019 belanja modal BUMN mencapai Rp361 triliun.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
