Data yang dikantongi pemerintah pun perlu disesuaikan dengan dinamika di lapangan. Saat ini, pemerintah terus memperbaharui data karena penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran disebabkan perubahan data di lapangan. Sehingga, hal itu dinilai wajar terjadi.
"Kalau data bansos memang dari dulu itu memang data yang 2012, kita cleansing itu, kita perbaiki itu, terus seiring dengan Covid-19 ini tambah terus data ini, data baru ini pasti ada. Istilahnya yang tadi gak masuk dalam KPM, kini muncul baru, misalnya pedagang warung, pedagang kaki lima, inikan terus berubah, setiap hari data-data itu terus berubah," ujarnya.
Ateh juga mengakui saat ini setidaknya ada 20 persen hingga 30 persen keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum menerima bansos.
(Dani Jumadil Akhir)