Obligor BLBI Punya Utang Rp58 Triliun, Bayarnya Cukup 17% ke Negara

Azhfar Muhammad, Jurnalis · Selasa 21 September 2021 13:44 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 21 320 2474615 obligor-blbi-punya-utang-rp58-triliun-bayarnya-cukup-17-ke-negara-j4lDOWck4p.png Satgas BLBI Kejar Obligor BLBI. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) masih menemukan sejumlah obligor atau debitur yang enggan membayar utangnya kepada negara.

Padahal, kata Mahfud, pemerintah sudah berbaik hati untuk memperkecil nilai utang mereka kepada negara pada saat masa krisis moneter pada zaman atau tahun itu.

"Justru itu, mereka diberi pinjaman kepada negara, utang kepada negara berupa obligasi, negara mengeluarkan publikasi utang ke Bank Indonesia, kemudian diberikan kepada mereka. Mereka membayarnya jauh lebih murah, karena disesuaikan dengan situasi saat itu," kata Mahfud MD, Selasa (21/9/2021).

Baca Juga: Mahfud Sebut Satgas BLBI Identifikasi Jutaan Hektare Aset Tanah Milik Obligor

Mahfud memberi contoh, salah seorang obligor BLBI yang punya utang Rp58 triliun kemudian hanya perlu membayar 17% dari jumlah itu.

"Ada juga yang punya utang cuma bayar 30% itu sudah disesuaikan karena situasi saat itu. Mengingat dan menilai hartanya kami hitung betul itu dan sudah sesuai,Menilai hak utang yang kami bayarin, hartamu berapa, kita hitung dalam bentuk pengakuan serahkan kepada negara masa masih mau ngemplang," tambahnya.

Secara hukum jika itu sudah dilakukan tugasnya penagihan utang negara dengan jumlah lebih kecil tersebut pun sudah disahkan oleh Mahkamah Agung.

Baca Juga: Satgas BLBI Panggil 2 Taipan Baja, Thee Ning Khong dan The Kwen Le

"Secara politik juga telah memberikan hak interpelasi oleh DPR. Sekarang tinggal mempercepat penagihan. Jadi enggak ada masalah dengan pemerintah, tinggal mereka mau bayar atau enggak," pungkasnya.

Mahfud mengaku, selain harta atas Hak tagih BLBI aset kekayaan negara yang berupa tanah sudah kembali diakuisisi oleh Pemerintah dan untuk uang secara bertahap oleh pemerintah bersama satgas BLBI.

"Pertama tim satgas sudah bekerja dengan baik. Pertama mereka sudah melakukan identifikasi aset dalam bentuk tanah sebanyak 5,2 juta hektar kemarin yang di empat kota sudah kami kuasai kembali," kata Mahfud MD.

Demikian dengan berhasilnya pengambilan kekuasaan tersebut ditandai dengan penandatangan proses sertifikasi atas nama negara dan itu terus dikembangkan.

"Kemudian untuk utang-piutang dalam bentuk uang dan bentuk rekening dan pengakuan sebagian itu yaa jalan tentu. Dan buktinya mereka yang telah dipanggil hampir mereka semuanya merespon, ada yang langsung saya bayar. Ada yang (mungkin) saya gak segitu. Pokoknya datang" paparnya.

Menurut Mahfud, jika mereka tak memenuhi panggilan maka akan ditindak tegas lewat jalur hukum karena uang milik negara.

"Kita sudah punya dokumen, dan saya memiliki catatan ini dilakukan secara manusiawi dan ini kan situasinya harus dipahami masa krisis saat itu," paparnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini